MANGGARAI TIMUR, AntarNews.net- Penanganan pascagempa bumi Magnitudo 7,7 di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya menyisakan persoalan kerusakan rumah, fasilitas umum, serta kebutuhan para pengungsi.
Gempa itu sendiri terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026 pukul 04:58 WIB atau 05:58 WITA. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebut episenter berada di laut sekitar 30 kilometer timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo dengan kedalaman sekitar 15 kilometer. Pada versi pemutakhiran, episenter tercatat 68 km utara-barat laut Ende pada koordinat 8,41° LS dan 121,39° BT.
BMKG memastikan penyebabnya adalah aktivitas sesar naik busur belakang Flores (Flores Back-Arc Thrust) dengan mekanisme thrust fault.
“Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores,” kata Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG Wijayanto.
Gempa dangkal ini memicu tsunami 0,14 hingga 1,61 meter dan hingga 2 September telah diikuti 11.185 gempa susulan.
Dampaknya sangat besar. Per 2 September 2026, korban jiwa mencapai 127 orang dan korban luka 1.668 orang, data terbaru per 4 September mencatat 129 tewas dan 1.723 luka-luka. Sebanyak 181.354 orang mengungsi, dengan konsentrasi terbanyak di Manggarai, disusul Nagekeo, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Ende, dan Ngada.
Sebaran korban: Manggarai 45 tewas, Manggarai Timur 38 tewas, Nagekeo 13 tewas, Sikka 6, Ngada 5, Ende 3, dan Manggarai Barat 1 orang.
Sebagian besar korban meninggal saat tidur tertimpa reruntuhan. Data awal mencatat 100 orang meninggal dan 1.603 luka-luka pada 24 Agustus.
Dari sisi kerusakan, data terkini mencatat 97.215 rumah warga rusak dengan rincian 27.294 rusak berat, 22.137 rusak sedang, dan 47.784 rusak ringan.
Untuk skema bantuan pemerintah, BNPB mengunci data 81.436 rumah: 36.958 rusak ringan, 18.970 rusak sedang, dan 25.508 rusak berat. Di mana Manggarai Timur menjadi yang terparah dengan 17.039 unit rusak.
Kerusakan fasilitas publik mencapai 1.915 unit. Rinciannya: 658 fasilitas pendidikan, 172 fasilitas kesehatan, 172 tempat ibadah, 187 kantor pemerintahan dan 89 fasilitas umum lainnya. Sektor pendidikan saja terdampak 1.918 fasilitas, 665 rusak berat, dengan 141.207 siswa dan 21.166 guru terdampak.
Infrastruktur juga lumpuh. Terminal penumpang maritim runtuh, Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo rusak, Bandara Frans Sales Lega Ruteng plafonnya runtuh, serta banyak jembatan dan jalan di kampung terpencil terputus.
Sikap yang Tidak Terpuji
Di tengah derasnya bantuan kemanusiaan yang datang, muncul pula sejumlah peristiwa yang memicu sorotan terkait sikap sebagian penerima bantuan.
Dua peristiwa menjadi perhatian. Pertama, aksi pembakaran tenda bantuan di wilayah Lamba Leda yang terjadi setelah warga kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan rombongan Gubernur Jawa Timur yang hendak melakukan kunjungan.
Kedua, persoalan di Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar. Bantuan berupa mie yang seharusnya menjadi bagian dari dukungan kebutuhan dasar turut dipersoalkan.
Bahkan dalam video viral, tampak salah satu warga menginjak-injak sebungkus mie bantuan pemerintah.
Padahal bantuan terus mengalir. Tim Respons Cepat Gempa Flores (Floresa & Sunspirit) mencatat telah menyalurkan lebih dari Rp 1 miliar ke lebih dari 200 titik di tujuh kabupaten.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membawa dukungan sekitar Rp 4,5 miliar, dan figur publik Ferry Irwandi menghimpun lebih dari Rp 5 miliar.
BUMN seperti INALUM menyalurkan Rp 252 juta dan Petrokimia Gresik Rp 75 juta sejak 16 Agustus.
Di lapangan, ribuan relawan turun. Selain BNPB, Basarnas, TNI-Polri, ada Relawan Bakti BUMN, WIZ dan Wahdah Peduli yang menerjunkan tim sejak hari pertama 16 Agustus, mahasiswa KKN Undana, PMI, hingga komunitas lokal.
Hingga 3 September, lebih dari 3.000 pengaduan warga masuk ke posko relawan karena bantuan belum merata.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Komunikasi antara pemerintah, petugas distribusi dan masyarakat menjadi sangat penting agar bantuan dapat dipahami sebagai bagian dari penanganan darurat yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Dalam situasi darurat, masyarakat memang memiliki hak untuk menyampaikan keluhan. Namun, penyampaian keluhan idealnya dilakukan melalui jalur yang konstruktif.
Peristiwa tenda dibakar dan bantuan makanan dipersoalkan menjadi pengingat bahwa penanganan bencana bukan hanya persoalan mendatangkan bantuan, tetapi juga membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pemberi dan penerima bantuan.
Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi. Pemerintah dan para donatur juga berkewajiban memastikan bantuan diberikan secara adil, transparan dan sesuai kebutuhan.
Bencana adalah masa ketika solidaritas diuji. Di tengah kehilangan, keterbatasan dan ketidakpastian, sikap saling menghargai menjadi bagian penting dari proses pemulihan.
