MANGGARAI TIMUR, AntarNews.net- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memastikan distribusi bantuan logistik bagi masyarakat terdampak bencana gempa bumi telah menjangkau seluruh wilayah hingga ke pelosok 12 kecamatan.
Kepastian tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Manggarai Timur, Winsensius Tala, saat memberikan laporan terbaru dari Posko Utama Kabupaten Manggarai Timur, Selasa, 01/09/2026.
Laporan tersebut disampaikan dalam rapat evaluasi penanganan bencana yang diikuti para camat dari 12 kecamatan di Kabupaten Manggarai Timur melalui pertemuan virtual.
Winsensius mengatakan, seluruh kecamatan telah menyampaikan laporan terkait proses pendistribusian bantuan dari tingkat kecamatan hingga ke desa-desa.
Selain perkembangan distribusi, pemerintah kecamatan juga menyampaikan berbagai kendala yang ditemukan di lapangan serta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan dalam pelaksanaan masa tanggap darurat tahap II.
“Dari hasil laporan mereka, hampir semua SPJ sudah rampung dan kami sudah mendapatkan laporan riil dari lapangan bahwa sudah tersentuh semua setiap pelosok dari 12 kecamatan yang ada,” kata Winsensius.
Berdasarkan laporan terbaru hingga 1 September 2026, lanjutnya, tidak ada kampung di Manggarai Timur yang dilaporkan belum tersentuh bantuan logistik.
“Belum ada satu kampung pun yang belum tersentuh logistik dari laporan update terkini per tanggal 1 September 2026,” tegasnya.
Ia menyampaikan apresiasi kepada para camat yang telah berperan dalam memastikan bantuan dapat diteruskan dari tingkat kecamatan hingga ke desa dan kampung.
“Terima kasih untuk bapak camat-camat yang luar biasa. Malam ini kami membahas banyak hal terkait langkah-langkah yang diambil ke depan,” ujarnya.
Dalam laporan Posko Utama Rujab Tiga per Selasa, 1 September 2026, tercatat bantuan yang masuk berasal dari tiga lembaga dan satu orang perorangan.
Bantuan tersebut berasal dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Kabupaten Alor, AOC, serta Alfons Santing.
Total bantuan yang masuk tercatat sebanyak 1.262 paket, dengan 854 paket di antaranya telah didistribusikan.
Bantuan tersebut disalurkan ke sejumlah wilayah dan instansi, antara lain Kecamatan Borong, Rumah Sakit Waru Nggong, Lamba Leda Utara, DP2KB3A, Dukcapil Manggarai Timur, serta sejumlah desa.
Desa yang tercatat menjadi sasaran distribusi antara lain Satar Padut, Satar Lenda, Banyak Kempo, Golo Lijun, Waling, Nanga Meje dan Golo Lobos.
Sementara itu, dari Posko Lapangan Ronting, bantuan yang masuk berasal dari BNPB dengan jumlah 589 paket.
Dalam laporan tersebut, bantuan yang telah didistribusikan tercatat sebanyak 1.193 paket. Distribusi menyasar Kecamatan Lamba Leda Utara, Sambi Rampas, empat desa, satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.
Selain memastikan distribusi bantuan, Pemkab Manggarai Timur juga mulai memperkuat pendataan kerusakan akibat gempa bumi.
Winsensius menjelaskan, tim enumerator telah mulai turun ke lima kecamatan, yakni Lamba Leda Utara, Sambi Rampas, Lamba Leda, Lamba Leda Timur dan Congkar.
Lima kecamatan tersebut menjadi wilayah awal pelaksanaan pendataan. Tim akan bekerja maksimal selama empat hari sebelum bergeser ke tujuh kecamatan lainnya.
Menurut Winsensius, tim enumerator bertugas memperoleh data faktual mengenai kondisi kerusakan di lapangan.
Petugas akan datang langsung ke lokasi, mendokumentasikan kondisi bangunan melalui foto dan melakukan asesmen berdasarkan instrumen yang telah ditentukan.
Namun, ia menegaskan bahwa enumerator tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah warga akan menerima bantuan atau tidak.
“Enumerator untuk mendata riil di lapangan. Mereka hadir di tempat, lokasi, foto kemudian melakukan asesmen, tidak untuk menentukan apakah dia mendapatkan bantuan atau tidak,” jelasnya.
Data hasil pendataan kemudian akan diolah berdasarkan rubrik yang memuat enam pertanyaan. Hasil pengolahan tersebut selanjutnya menjadi bahan untuk menentukan kategori tingkat kerusakan, apakah ringan, sedang atau berat.
Penentuan kategori dan kelayakan penerima bantuan, kata Winsensius, bukan dilakukan oleh pemerintah kabupaten, melainkan menjadi kewenangan BNPB berdasarkan hasil asesmen.
“Bukan dari kabupaten, tetapi langsung dari BNPB yang bisa menentukan apakah layak atau tidaknya menerima bantuan,” katanya.
Untuk memastikan seluruh kerusakan dapat terdata, Winsensius meminta para camat dan pemerintah di tingkat desa untuk aktif membantu tim yang turun ke lapangan.
Menurutnya, dukungan pemerintah kecamatan sangat diperlukan, terutama dalam memfasilitasi petugas saat melakukan pendataan di lokasi terdampak.
Ia berharap seluruh masyarakat yang mengalami kerusakan akibat gempa dapat terdata secara akurat sehingga pemerintah memiliki gambaran nyata mengenai kebutuhan penanganan pascabencana.
“Diharapkan kepada bapak camat untuk proaktif membantu, memfasilitasi tim kabupaten yang turun ke lapangan untuk mendata semua kerusakan pascabencana,” pungkasnya.
