MANGGARAI TIMUR, AntarNews.net- Tenaga kesehatan menjadi salah satu garda terdepan dalam penanganan masyarakat terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada, Sabtu, 15/08/2026.
Di tengah kondisi fasilitas kesehatan yang turut terdampak dan kebutuhan pelayanan medis yang meningkat, para tenaga kesehatan tetap menjalankan tugas melayani masyarakat di sejumlah wilayah terdampak.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Komisi IX DPR RI yang meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak hanya fokus pada penanganan korban, tetapi juga memastikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan perlindungan para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah bencana.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama pemerintah dan jajaran Kemenkes yang berlangsung di Posko Bencana Kabupaten Manggarai, Jumat (21/8/2026).
Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris dan dihadiri sejumlah anggota Komisi IX DPR RI, Gubernur NTT Melky Laka Lena, Dirjen Kesehatan Lanjutan dr. Azhar Jaya, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan dr. Yuli Farianti, Bupati Manggarai Herybertus Nabit, serta perwakilan kepala daerah dari wilayah yang terdampak gempa Flores.
Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, secara khusus meminta Kemenkes dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperhatikan kondisi para tenaga kesehatan yang telah bekerja keras memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, perhatian terhadap nakes tidak cukup hanya dalam bentuk insentif, tetapi juga harus mencakup kebutuhan kesehatan dan kebugaran mereka selama menjalankan tugas di daerah bencana.
“Saya minta untuk BPOM dan Kemenkes agar memperhatikan para tenaga kesehatan karena telah berjuang sangat keras hari ini dan itu perlu mendapat perhatian bukan hanya sekadar insentif tetapi vitamin. Jangan sampai mereka ambruk, mereka mengurus orang sakit malah justru mereka sakit,” tegas Irma.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga kesehatan yang bertugas menangani korban gempa.
Charles menilai para nakes membutuhkan dukungan yang memadai, mulai dari fasilitas kerja, dukungan operasional, tenaga psikolog, hingga perhatian terhadap kondisi pribadi mereka yang ikut terdampak bencana.
Ia juga menegaskan bahwa tenaga medis yang berada di garis depan penanganan bencana harus memperoleh perlindungan dan perhatian, termasuk pemulihan terhadap fasilitas pribadi yang rusak akibat gempa serta pemberian insentif.
“Para tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah bencana harus mendapatkan perhatian khusus, baik dari segi pemulihan fasilitas pribadi maupun insentif,” ujarnya.
Menanggapi perhatian Komisi IX DPR RI tersebut, Dirjen Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes, dr. Yuli Farianti, meminta kepala dinas kesehatan di Kabupaten Manggarai dan daerah lain di daratan Flores yang terdampak gempa segera melakukan pendataan terhadap rumah tenaga kesehatan yang mengalami kerusakan.
Menurut Yuli, sejumlah tenaga kesehatan di NTT juga menjadi korban terdampak gempa, dengan kondisi rumah mulai dari rusak ringan, sedang hingga rusak berat.
“Ada beberapa tenaga kesehatan di NTT yang terdampak gempa, rumahnya yang hancur, mulai dari rusak ringan, sedang dan rusak berat,” jelas Yuli.
Ia mengatakan, pendataan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada para tenaga kesehatan terdampak.
Selain bantuan untuk rumah yang rusak, Kemenkes juga menyiapkan dana insentif bagi tenaga kesehatan yang bertugas dalam penanganan bencana.
“Kami nanti akan melakukan pemetaan terhadap rumah-rumah para nakes yang terdampak gempa termasuk dana insentif,” kata Yuli.
Sementara itu, Dirjen Kesehatan Lanjutan Kemenkes, dr. Azhar Jaya, mengatakan pihaknya saat ini fokus pada penanganan pasien gawat darurat dan pemulihan layanan kesehatan di wilayah terdampak.
Menurut Azhar, sebanyak 237 tenaga kesehatan telah ditempatkan di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di wilayah terdampak gempa Flores.
Kemenkes juga masih memberikan perhatian terhadap wilayah yang belum mendapatkan akses pelayanan kesehatan secara optimal.
“Masih ada dua desa yang belum terjangkau berdasarkan pemberitaan media yang kami baca, yaitu Desa Nampar dan Desa Golo,” ungkap Azhar.
Ia mengatakan, laporan tersebut akan ditindaklanjuti untuk memastikan masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau tetap memperoleh pelayanan kesehatan.
Secara nasional, Kemenkes juga telah memperkuat respons kesehatan pascagempa Flores melalui mobilisasi tenaga medis, dukungan logistik obat-obatan dan kebutuhan kesehatan darurat.
Azhar juga mengungkapkan bahwa terdapat enam rumah sakit yang terdampak gempa Flores.
Dari enam rumah sakit tersebut, lima di antaranya sudah kembali dapat memberikan pelayanan operasi. Sementara satu rumah sakit, yakni RSUD Airmo, masih belum dapat melakukan pelayanan operasi secara normal.
Kondisi fasilitas kesehatan menjadi perhatian pemerintah karena keberlangsungan pelayanan medis sangat dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang mengalami luka maupun membutuhkan perawatan lanjutan akibat gempa.
Setelah melewati masa tanggap darurat dan kondisi kritis, Kemenkes bersama pemerintah daerah akan melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas kesehatan yang mengalami kerusakan.
“Kami sudah mulai mengumpulkan data, terutama peralatan kesehatan. Setelah itu baru bangun gedung,” jelas Azhar.
Selain penanganan pasien dan rehabilitasi fasilitas kesehatan, Kemenkes juga menaruh perhatian terhadap kondisi sanitasi di lokasi pengungsian.
Pemerintah bersama pemerintah daerah akan menyiapkan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) bagi para pengungsi.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah munculnya penyakit berbasis lingkungan, termasuk diare, yang berpotensi terjadi ketika masyarakat tinggal dalam kondisi pengungsian dengan keterbatasan air bersih dan sanitasi.
“Hal tersebut segera ditangani dengan baik agar terhindar masalah penyakit diare agar tidak memperburuk masalah kesehatan,” ujar Azhar.
Untuk mendukung pemulihan masyarakat terdampak, Kemenkes juga menyiapkan tenaga kesehatan dengan berbagai kompetensi.
Tim tersebut mencakup dokter umum, perawat, bidan, petugas laboratorium hingga tenaga yang menangani trauma healing bagi masyarakat terdampak bencana.
Kehadiran tenaga trauma healing dinilai penting karena gempa tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik dan korban luka, tetapi juga meninggalkan dampak psikologis bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, anggota keluarga maupun mengalami pengalaman traumatis saat bencana.
Di sisi lain, dukungan terhadap tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting dari keberlanjutan penanganan bencana. Para nakes yang bekerja di lapangan tidak hanya menghadapi beban pelayanan yang tinggi, tetapi sebagian di antaranya juga harus menghadapi dampak gempa terhadap keluarga dan tempat tinggal mereka sendiri.
Azhar juga meminta dukungan Komisi IX DPR RI agar proses penganggaran untuk penanganan dampak gempa dapat dilakukan secara cepat.
Menurutnya, kebutuhan penanganan bencana tidak dapat menggunakan mekanisme yang terlalu lambat karena masyarakat membutuhkan pelayanan dan pemulihan segera.
“Prinsipnya dana untuk bencana ini harus disupport cepat, nggak bisa pakai jalur lambat karena ada Kementerian Keuangan yang harus didorong biar lebih sinergi sehingga pencairan dananya bisa lebih cepat. Uang di kementerian ada namun belum dianggarkan untuk bencana,” ungkapnya.
Dengan dukungan anggaran yang cepat, pemerintah diharapkan dapat mempercepat pemulihan fasilitas kesehatan, memenuhi kebutuhan peralatan medis, memperkuat tenaga kesehatan serta memberikan perlindungan kepada para nakes yang berada di garis depan penanganan bencana.
Bagi Komisi IX DPR RI, perhatian terhadap tenaga kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan bencana. Sebab, di tengah situasi darurat dan keterbatasan fasilitas, mereka tetap dituntut memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terdampak.
Karena itu, kesejahteraan dan keselamatan para nakes juga harus menjadi prioritas selama proses tanggap darurat hingga memasuki tahap rehabilitasi dan pemulihan pascagempa.
