JAKARTA, AntarNews.net- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama sejumlah mitra pembangunan menyalurkan bantuan logistik khusus bagi perempuan dan anak yang terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bantuan dengan total berat 46,6 ton tersebut diterima oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Pos Pendukung Logistik Nasional yang berada di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu, 23/08/2026.
Bantuan itu selanjutnya akan dikelola dan dikoordinasikan oleh BNPB untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak di tujuh kabupaten di NTT yang masih membutuhkan dukungan logistik.
Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi kepada Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Dr. Raditya Jati. Penyerahan tersebut turut didampingi Tenaga Ahli Kepala BNPB Mayjen (Purn) Sun Suripto.
Arifatul mengatakan, Kemen PPPA sejak awal telah melakukan pemetaan terhadap kebutuhan spesifik perempuan dan anak di wilayah terdampak bencana.
Menurutnya, kelompok perempuan dan anak memiliki kebutuhan khusus yang harus dipastikan terpenuhi dalam situasi darurat maupun masa pemulihan pascabencana.
“Pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama pascabencana. Namun, penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri, butuh kolaborasi dan sinergi yang solid serta efektif,” kata Arifatul.
Ia menjelaskan, jenis bantuan yang disalurkan ditentukan berdasarkan hasil koordinasi dengan dinas terkait di daerah, termasuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) di tingkat provinsi dan kabupaten terdampak.
Bantuan yang disalurkan tidak hanya berupa bahan makanan, tetapi juga berbagai kebutuhan khusus perempuan dan anak selama berada di lokasi pengungsian.
Untuk kebutuhan nutrisi, bantuan mencakup makanan bagi balita dan anak, air minum kemasan, makanan olahan, serta berbagai logistik siap saji.
Sementara itu, untuk kebutuhan sanitasi, kebersihan dan kesehatan, bantuan yang diberikan antara lain popok bayi, pembalut, sabun, pasta gigi, sikat gigi dan losion antinyamuk.
Kemen PPPA bersama mitra pembangunan juga menyalurkan berbagai kebutuhan non-makanan. Bantuan tersebut meliputi pakaian anak dan dewasa, mukena, abaya, handuk, selimut, sarung serta perlengkapan tidur lainnya.
Selain kebutuhan fisik, perhatian juga diberikan terhadap aspek psikososial anak-anak yang mengalami dampak bencana.
Untuk itu, bantuan turut dilengkapi buku edukasi psikososial, seperti buku cerita dan buku mewarnai yang diharapkan dapat membantu anak-anak melewati masa pemulihan dengan lebih baik.
Sebelum bantuan dikirim, Kemen PPPA terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi internal bersama Dinas P3A Provinsi NTT dan tujuh kabupaten yang terdampak gempa.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan yang paling mendesak di lapangan sehingga bantuan yang dikirim dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat.
Hasil pemetaan kemudian ditindaklanjuti melalui pertemuan daring bersama para mitra pembangunan. Para mitra memberikan dukungan dan komitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak, khususnya kelompok rentan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan, sinergi antara pemerintah, lembaga masyarakat dan sektor swasta menjadi bagian penting dalam penanganan bencana.
“Sinergi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta ini diharapkan dapat meringankan beban sekaligus memastikan perlindungan serta pemenuhan hak kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak di NTT, selama masa pemulihan,” ungkap Berton.
Setelah menerima bantuan di Jakarta, BNPB melakukan koordinasi dengan Pos Pendukung Logistik di Labuan Bajo dan Maumere serta pemerintah daerah dan instansi terkait.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan proses pengelolaan hingga pendistribusian bantuan berjalan aman, lancar dan tepat sasaran.
BNPB juga terus memantau kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak untuk memastikan bantuan yang masuk dapat segera disalurkan kepada warga yang membutuhkan.
Bantuan khusus bagi perempuan dan anak tersebut diharapkan tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat, tetapi juga mendukung proses pemulihan masyarakat setelah bencana.
Dengan dukungan lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan kelompok rentan tidak terabaikan dalam seluruh tahapan penanganan bencana, mulai dari tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
