MANGGARAI, AntarNews.net– Pemerintah Kabupaten bersama DPRD Kabupaten Manggarai menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disepakati diharapkan dapat berjalan tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam penanganan dampak gempa bumi.
Hal itu disampaikan pada Penutupan Sidang Paripurna Ketiga DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2026, yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Manggarai, Kamis, 15/10/2026.
Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, dan dihadiri Wakil Bupati Manggarai, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, Penjabat Sekretaris Daerah bersama seluruh pimpinan perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Dalam sambutan Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan bahwa perubahan APBD merupakan instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah, menyelaraskan program prioritas, dan mengoptimalkan belanja sesuai kebutuhan masyarakat serta perkembangan situasi daerah.
Bupati Hery Nabit juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan dampak gempa bumi. Menurutnya, seluruh pihak harus tetap bekerja bersama agar masyarakat Manggarai dapat melewati masa sulit dan bangkit kembali.
Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, perangkat daerah, para donatur, relawan, tokoh masyarakat, serta seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam penanganan bencana.
Bupati Hery Nabit turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas berbagai keterlambatan, kekurangan, maupun kemungkinan kelalaian dalam penanganan bencana dan penyaluran bantuan.
Ia menegaskan bahwa pengalaman tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem penanganan bencana agar ke depan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan efektif.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot, dalam sambutannya menegaskan bahwa seluruh proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan secara terbuka, cermat, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
Agnes berharap pemerintah daerah segera merealisasikan program dan kegiatan yang telah disepakati agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran, terutama untuk mendukung penanganan pascabencana, pemulihan infrastruktur, dan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“Dalam kondisi tersebut, kecepatan dan ketepatan pelaksanaan anggaran menjadi sangat penting. Program dan kegiatan yang telah direncanakan harus segera direalisasikan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan, transparansi, dan akuntabilitas,” demikian penegasan dalam sambutannya.
Agnes juga menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Manggarai akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan setiap anggaran yang dialokasikan memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengalami keterlambatan pelaksanaan yang dapat menghambat pencapaian target pembangunan.
Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD, Badan Anggaran, fraksi-fraksi, serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pemikiran dalam proses pembahasan perubahan anggaran.
Menurutnya, berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan selama pembahasan merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan anggaran benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia juga berharap kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah terus dipelihara dan diperkuat. Perbedaan pandangan, katanya, hendaknya menjadi kekuatan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik demi kemajuan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Penutupan sidang paripurna ini menjadi bagian dari komitmen bersama pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal pembangunan serta memastikan pelaksanaan anggaran berjalan sesuai prioritas dan kebutuhan masyarakat.
Melalui sinergi eksekutif dan legislatif, Kabupaten Manggarai diharapkan mampu mempercepat pemulihan pascagempa sekaligus melanjutkan pembangunan menuju daerah yang lebih maju, adil, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sebagaimana ditegaskan Bupati Manggarai dalam sambutannya, “Manggarai Pulih Bersama, Manggarai akan pulih lebih cepat.”
