MANGGARAI, AntarNews.net– Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipengaruhi sejumlah faktor. Mulai dari keterlambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM), kendala transportasi laut dan darat, hingga meningkatnya permintaan masyarakat.
Kondisi tersebut menyebabkan kendaraan terkonsentrasi di SPBU yang masih memiliki persediaan BBM, terutama ketika stok di SPBU lain habis atau pengiriman mengalami keterlambatan.
Manager SPBU Carep, Steven, menjelaskan bahwa pasokan BBM untuk wilayah Manggarai umumnya berasal dari Depot Reo. Namun, distribusi dapat mengalami hambatan akibat cuaca buruk, gelombang laut, maupun keterlambatan kapal tanker.
“Jika kondisi tersebut terjadi, pasokan BBM dialihkan dari Depot Ende untuk menjaga ketersediaan bahan bakar bagi masyarakat. Dalam keadaan darurat tertentu, pasokan bahkan pernah diambil dari Bima, Nusa Tenggara Barat, ketika jalur distribusi darat mengalami kendala,” jelasnya.
Ia menegaskan, pihaknya terus berupaya menjaga agar pelayanan kepada masyarakat tidak terhenti sepenuhnya selama satu hari.
Menurut Steven, meskipun terjadi keterlambatan pasokan, pengiriman BBM dari Depot Reo maupun Ende tetap diupayakan masuk, termasuk pada malam hari.
Steven menjelaskan, antrean panjang di SPBU Carep juga dipengaruhi kondisi stok di SPBU lain yang lebih dahulu habis.
Ketika stok Pertalite maupun Solar di SPBU sekitar, seperti Mbaumuku, Mena, atau Carep, mengalami kekosongan, kendaraan cenderung beralih ke SPBU yang masih menyediakan BBM.
“Perpindahan konsumen tersebut menyebabkan penumpukan kendaraan pada satu lokasi sehingga antrean menjadi lebih panjang. Jadi, antrean tidak hanya berkaitan dengan jumlah pasokan, tetapi juga distribusi stok antar lokasi dan tingginya permintaan pada waktu bersamaan,” ujarnya.
Menurut dia, kondisi tersebut semakin terasa ketika pengiriman BBM terlambat, sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Selain kendala distribusi, sistem pelayanan berbasis barcode atau aplikasi Pertamina juga dapat memengaruhi kecepatan pengisian BBM.
Steven mengatakan, transaksi yang menggunakan sistem tersebut membutuhkan proses verifikasi. Ketika jaringan internet terganggu atau aplikasi mengalami kendala teknis, pelayanan setiap kendaraan dapat memerlukan waktu beberapa menit lebih lama.
Tambahan waktu transaksi tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan antrean, terutama ketika jumlah kendaraan meningkat.
Di sisi lain, pengaturan jalur pengisian kendaraan roda empat juga menjadi perhatian.
Menurut Steven, SPBU Carep menerapkan satu jalur pengisian untuk kendaraan roda empat, baik yang memiliki posisi tangki BBM di sebelah kanan maupun kiri.
Pengaturan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan dengan pihak kepolisian untuk mencegah kendaraan saling menyerobot dan menghindari kemacetan yang lebih parah di jalan raya utama.
“Apabila dua jalur dibuka, kendaraan dengan posisi tangki berbeda berpotensi saling mendahului. Karena itu, pengelola memilih mempertahankan satu jalur agar pergerakan kendaraan lebih terkendali, meskipun antrean pada waktu tertentu tetap panjang,” katanya.
Terkait ketersediaan Solar, Steven menjelaskan bahwa SPBU Carep memiliki kuota penyaluran sebesar 120 kiloliter (KL) per bulan, sesuai kuota yang disebutnya ditetapkan oleh Pertamina dan pemerintah melalui sektor energi.
Untuk menjaga agar stok mencukupi hingga akhir bulan, pengelola menerapkan pembatasan penjualan maksimal sekitar 4.000 liter per hari.
“Langkah tersebut dilakukan untuk mengatur penyaluran agar tidak melampaui alokasi yang tersedia dan menghindari kendala pada sistem penyaluran. Pengelola juga menyisihkan sebagian persediaan sebagai cadangan untuk mengantisipasi keterlambatan pengiriman pada hari berikutnya,” jelasnya.
Steven menyebutkan, kapasitas tangki penyimpanan Solar di SPBU Carep mencapai sekitar 20.000 liter.
Melalui pengaturan tersebut, pengelola berupaya menjaga kesinambungan pelayanan selama distribusi BBM mengalami ketidakpastian.
Berbeda dengan Solar, Steven menyampaikan bahwa pembatasan penyaluran Pertalite yang sempat diberlakukan pada awal Oktober 2026 telah dicabut sejak 5 Oktober 2026.
Ia menyebutkan, kuota Pertalite sebelumnya berada pada kisaran 350 kiloliter per bulan. Setelah pembatasan dicabut, penyaluran disebut kembali mengikuti realisasi kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku.
Perubahan kebijakan tersebut diharapkan membantu pengelola memenuhi permintaan masyarakat, terutama ketika mobilitas kendaraan dan aktivitas ekonomi meningkat.
Meski demikian, kelancaran pelayanan tetap bergantung pada ketersediaan stok, ketepatan jadwal pengiriman, serta kelancaran distribusi dari depot menuju SPBU.
Steven juga menjelaskan bahwa kebutuhan BBM di Manggarai mengalami perubahan sesuai pola aktivitas ekonomi masyarakat.
Pada Januari hingga April, permintaan BBM cenderung lebih rendah. Sebaliknya, pada Juni hingga Desember, kebutuhan meningkat cukup signifikan.
“Peningkatan tersebut berkaitan dengan geliat ekonomi masyarakat di wilayah pedesaan serta tingginya mobilitas berbagai moda transportasi. Ketika permintaan meningkat, keterlambatan distribusi berpotensi menimbulkan tekanan terhadap persediaan di SPBU,” ungkapnya.
Sementara itu, Yance dari SPBU Mbaumuku mengungkapkan bahwa keterlambatan kapal tanker yang mengangkut BBM dari Surabaya menuju Depot Reo menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi.
Ketika pasokan dari Reo mengalami hambatan, pengelola harus mencari sumber alternatif untuk memenuhi kebutuhan BBM.
Salah satu pilihannya adalah mengambil pasokan dari Depot Ende. Namun, pengiriman melalui jalur darat membutuhkan waktu yang relatif lama.
Yance menjelaskan, perjalanan mobil tangki dari Ende dapat memakan waktu sekitar delapan jam. Dengan memperhitungkan proses pengambilan dan pengiriman, pasokan BBM bisa membutuhkan waktu hingga dua hari untuk tiba di SPBU.
“Lamanya waktu distribusi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola dalam menjaga ketersediaan stok, terutama ketika kebutuhan masyarakat sedang meningkat,” ujarnya.
Keterlambatan pengiriman tersebut dapat memengaruhi ketersediaan BBM di SPBU, terutama apabila permintaan masyarakat meningkat dan stok yang tersedia mulai menipis.
Di tengah antrean panjang, Yance menegaskan bahwa harga BBM di SPBU tetap mengacu pada harga resmi Pertamina.
Menurut dia, tidak ada kenaikan harga yang ditetapkan secara sepihak oleh pengelola SPBU. Perubahan harga mengikuti sistem daring yang dikendalikan dari pusat.
Yance juga menjelaskan bahwa penjualan BBM dapat dihentikan sementara ketika permukaan stok di tangki mencapai batas minimum tertentu.
Langkah tersebut dilakukan untuk melindungi pompa penyedot BBM agar tidak mengalami kerusakan ketika persediaan sudah terlalu rendah.
Penghentian sementara itu merupakan bagian dari upaya menjaga peralatan operasional dan memastikan proses pengisian dapat kembali berlangsung setelah stok mencukupi.
