MANGGARAI, AntarNews.net- Pemerintah Kabupaten Manggarai menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah akibat bencana gempa bumi tektonik tahap pertama. Sebanyak 5.235 rumah/keluarga terdampak diusulkan untuk mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku.
Penetapan tersebut ditandai dengan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati Manggarai tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Kerusakan Tahap I (Satu) Akibat Bencana Gempa Bumi Tektonik, yang berlangsung di Posko Transisi Darurat Bencana Kabupaten Manggarai, Rabu, 07/10/2026.
Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Manggarai Herybertus Geradus Laju Nabit, Kapolres Manggarai AKBP Levi Defriansyah, dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Deddi Diliyanto.
Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tahap pertama, sebanyak 5.235 rumah yang diusulkan tersebut terdiri atas 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, serta 3.038 rumah dengan tingkat kerusakan ringan di bawah 20 persen.
Bupati Hery Nabit dalam arahannya menegaskan bahwa angka 5.235 tersebut belum merupakan keseluruhan data masyarakat terdampak gempa. Data tersebut baru merupakan hasil verifikasi dan validasi pada tahap pertama.
“Ini baru tahap pertama, belum semuanya. Sampai dengan hari ini proses verifikasi dan validasi masih terus dilakukan. Karena itu, kita belum bisa menyampaikan berapa banyak yang nantinya akan masuk dalam usulan tahap kedua,” jelasnya
Menurutnya, penegasan tersebut penting disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat bahwa masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hanya berjumlah 5.235 rumah atau keluarga.
Verifikasi Tahap II Segera Dilakukan
Setelah penetapan hasil tahap pertama, Pemerintah Kabupaten Manggarai akan melanjutkan proses verifikasi dan validasi tahap kedua.
Verifikasi tahap kedua akan diawali dengan uji publik terhadap data yang telah dihimpun. Pemerintah Kabupaten Manggarai mengharapkan proses uji publik dapat berlangsung dalam waktu yang cukup, mengingat jumlah data yang harus diperiksa masih cukup besar.
Bupati Hery Nabit berharap pelaksanaan uji publik dapat berlangsung hingga satu minggu, mulai Senin hingga Sabtu, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk melihat, memberikan tanggapan, melakukan klarifikasi, maupun menyampaikan apabila terdapat data yang perlu diperbaiki.
“Kita tidak minta waktu hanya dua atau tiga hari. Kalau bisa dari hari Senin sampai Sabtu, satu minggu. Karena memang jumlahnya sangat banyak,” ujarnya.
Bupati juga telah mengarahkan seluruh pimpinan perangkat daerah yang terlibat dalam proses verifikasi agar tetap menjalankan proses administrasi secara paralel.
Kelengkapan dokumen masyarakat, seperti KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen pendukung lainnya, dapat segera dilengkapi tanpa harus menunggu seluruh proses uji publik selesai.
“Proses uji publik berjalan, proses administrasi juga harus berjalan. KTP, Kartu Keluarga, dan kelengkapan administrasi lainnya tidak harus menunggu uji publik selesai. Kalau bisa dilakukan lebih cepat, segera dilakukan,” tegasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat seluruh tahapan sehingga usulan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Apresiasi kepada Seluruh Pihak
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Manggarai menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI dan seluruh unsur Forkopimda yang telah memberikan dukungan dalam proses penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai.
Bupati Hery Nabit mengakui bahwa seluruh jajaran memiliki kesibukan masing-masing, namun tetap meluangkan waktu untuk bersama-sama mengawal proses penanganan dampak bencana yang dialami masyarakat Manggarai.
“Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk waktu dari seluruh jajaran TNI dan semua pihak. Saya tahu semuanya sedang banyak kesibukan, tetapi untuk masyarakat Manggarai, Bapak-Bapak pimpinan mengatur waktu sehingga dapat bersama-sama dalam proses ini,” ungkapnya.
Bupati Hery Nabit berharap seluruh tahapan verifikasi, validasi, dan pengusulan bantuan dapat dilaksanakan secara bersama-sama, transparan, tertib, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, bantuan yang nantinya diberikan dapat benar-benar diterima oleh masyarakat yang terdampak dan memenuhi persyaratan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Paulus Peos, Dandim 1612/Manggarai Letkol Arh. Amos Comenius Silaban; Tenaga Ahli BNPB Brigjen Asep Dedi Darmadi, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai sekaligus Plt. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Manggarai Petrus C. Masangkat, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Yustinus Mulyo Nanga, S.E.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penanganan pascabencana gempa bumi di Kabupaten Manggarai, khususnya dalam memastikan data kerusakan rumah masyarakat terdampak dapat diverifikasi secara akurat dan menjadi dasar dalam pengusulan bantuan pada tahapan selanjutnya.
