MANGGARAI TIMUR, AntarNews.net– Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan perhatian serius terhadap percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi masyarakat terdampak gempa bumi Magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, 15 Agustus 2026.
Deputi III Bidang Penanganan Darurat BNPB, Mayjen Budi Irawan, bersama rombongan datang langsung ke Kabupaten Manggarai Timur, Sabtu, 12/09/2026.
Kehadiran Mayjen Budi Irawan untuk memastikan proses pembangunan Huntara bagi warga terdampak dapat segera direalisasikan.
Kunjungan tersebut sekaligus untuk memastikan kesiapan data serta mekanisme pelaksanaan pembangunan Huntara di lapangan.
Budi Irawan mengatakan, sejak gempa mengguncang wilayah Flores, BNPB telah melakukan peninjauan dan penanganan di sejumlah daerah terdampak.
Tim BNPB, terus bergerak mulai dari Kabupaten Ende, Maumere, Pulau Palue, Nagekeo, Ngada, Manggarai hingga Manggarai Timur.
“Kehadiran kami saat ini tentu dalam rangka percepatan pembangunan Huntara yang dimulai dari tahap pendataan, uji publik, kemudian ketetapan Bupati, baru Huntara ini dibuat,” jelasnya.
Budi juga menegaskan, pembangunan Huntara harus dilakukan secepat mungkin mengingat sebagian masyarakat terdampak masih bertahan di tenda-tenda pengungsian.
Menurutnya, kondisi tersebut tidak ideal apabila berlangsung dalam waktu lama, baik dari sisi kesehatan maupun kemanusiaan.
“Karena ini bersifat stimulan, kita langsung eksekusi agar warga yang terdampak bencana gempa bumi bisa segera menempati Huntara yang rencananya mulai dikirim minggu depan,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin masyarakat terlalu lama berada di tenda pengungsian.
“Kalau masyarakat lama-lama tinggal di tenda pengungsian sudah bukan manusiawi dan tidak sehat,” tegasnya.
“Saat ini sejumlah wilayah di daratan Flores, pembangunan Huntara telah mulai dilakukan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana,” tambahnya.
Budi juga meminta pemerintah daerah Manggarai Timur segera bergerak agar pembangunan Huntara tidak mengalami keterlambatan.
BNPB terus mendatangkan tim dari Jakarta untuk membantu proses pembangunan Huntara di daerah tersebut.
“Saya datang untuk menyampaikan kepada Bupati dan jajarannya supaya Huntara ini segera dibangun di Manggarai Timur. Nanti akan datang langsung tim dari Jakarta untuk membuat Huntara ini,” katanya.
Budi juga menjelaskan, BNPB menyiapkan dua model Huntara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak gempa.
Model pertama adalah Huntara manual yang dibangun oleh vendor langsung di lokasi. Spesifikasi teknis dan biaya pembangunannya akan disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan BNPB.
Sementara model kedua merupakan Huntara siap pasang yang dapat dilipat dan didatangkan langsung dari luar negeri.
“Kalau Huntara ini sudah sampai tidak membutuhkan waktu lama. Kita bisa langsung pasang. Tetap ada kelebihan dan kekurangan,” jelasnya.
Ia juga mengatakan bahwa, keunggulan Huntara siap pasang terletak pada proses pemasangannya yang relatif cepat. Namun, model tersebut membutuhkan waktu pengadaan karena harus dipesan terlebih dahulu. Dan saat ini BNPB telah menyiapkan sekitar 300 paket Huntara model siap pasang.
“Barang ini harus kita pesan ke Cina dulu dan totalnya ada 300 paket. Jadi sambil menunggu, tetap kita bangun manual Huntaranya,” ungkap Budi.
Ia menargetkan pengadaan Huntara tersebut terus dipercepat sehingga dapat tiba di Manggarai Timur pada akhir Oktober 2026.
Untuk Huntara yang dibangun secara manual, BNPB menginstruksikan penggunaan ukuran 4 x 6 meter dengan anggaran sekitar Rp34 juta per unit.
Huntara tersebut dirancang telah dilengkapi fasilitas kamar mandi dan WC. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh tempat tinggal sementara, tetapi juga fasilitas dasar yang layak.
Selain dukungan pembangunan dari BNPB, masyarakat terdampak juga akan mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial untuk melengkapi kebutuhan di dalam Huntara.
Bantuan tersebut antara lain berupa kasur, kompor, serta perlengkapan memasak lainnya.
Dengan dukungan tersebut, warga yang nantinya menempati Huntara diharapkan dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih layak sembari menunggu proses pemulihan rumah maupun lingkungan tempat tinggal mereka.
BNPB juga memberikan pilihan bagi masyarakat terdampak yang tidak ingin dibangunkan Huntara.
Bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan memilih sementara tinggal bersama keluarga atau tetangga, pemerintah menyediakan skema Dana Tunggu Hunian (DTH).
“Kalau ada warga terdampak yang rumahnya rusak parah, tidak mau dibangun Huntara dan mau tinggal bersama tetangga atau keluarga dulu, ada Dana Tunggu Hunian,” jelasnya
Ia menyebutkan, besaran bantuan DTH mencapai sekitar Rp600 ribu per bulan. Jika diberikan selama satu tahun, nilainya sekitar Rp7,2 juta.
Namun, bagi warga yang memilih mendapatkan Huntara, BNPB meminta masyarakat tidak perlu membangun sendiri apabila tidak memiliki kemampuan.
“Nah, kalau warga tidak mau bangun sendiri Huntara, boleh menunggu BNPB yang bangun karena nanti dari segi kualitasnya sangat bagus,” katanya.
Sementara itu, Bupati Manggarai Timur Andreas Agas menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh langkah BNPB dalam mempercepat pembangunan Huntara bagi masyarakat terdampak gempa.
Menurutnya, percepatan pembangunan Huntara menjadi kebutuhan mendesak karena menyangkut keselamatan, kesehatan dan kenyamanan masyarakat yang rumahnya terdampak bencana.
Bupati Andre Agas meminta seluruh perangkat daerah bersama pemerintah kecamatan serta desa dan kelurahan bergerak cepat memastikan data penerima Huntara benar-benar akurat.
Pemkab Manggarai Timur juga akan membantu memastikan proses pendataan, verifikasi dan validasi hingga penetapan penerima berjalan transparan agar bantuan tepat sasaran.
“Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tentu mendukung penuh percepatan pembangunan Huntara ini. Yang paling penting adalah masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan tempat tinggal sementara yang layak dan aman,” tegasnya
Ia juga meminta masyarakat terdampak memberikan informasi yang benar kepada petugas di lapangan serta mengikuti seluruh tahapan pendataan yang dilakukan pemerintah.
Menurutnya, sinergi antara BNPB, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan, desa/kelurahan dan masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan Huntara dapat segera diwujudkan.
“Ini merupakan kerja bersama. Pemerintah daerah siap berkoordinasi dengan BNPB dan seluruh pihak terkait agar prosesnya tidak berlarut-larut dan masyarakat dapat segera menempati hunian yang layak,” lanjutnya.
Andreas Agas juga mengapresiasi kedatangan langsung jajaran BNPB ke Manggarai Timur.
Kehadiran BNPB tersebut dinilai menjadi bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa bumi.
