MANGGARAI TIMUR, AntarNews.net– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendorong percepatan penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak gempa bumi Flores yang terjadi pada 15 Agustus 2026.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat memimpin Rapat Percepatan Penanganan Darurat Bencana Gempa Flores di Borong, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis, 10/09/2026.
Rapat tersebut membahas penuntasan masa tanggap darurat sekaligus langkah pemulihan masyarakat menuju tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Hadir dalam rapat itu Bupati Manggarai Timur Andreas Agas, Ketua DPRD Manggarai Timur Salesius Medi, pimpinan perangkat daerah, unsur Forkopimda Manggarai Timur serta Staf Ahli Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Dalam arahannya, Gubernur Melki menegaskan seluruh data kerusakan akibat gempa harus segera difinalisasi. Ia meminta tidak boleh ada masyarakat maupun fasilitas publik terdampak yang terlewat dari pendataan.
“Jangan sampai ada data yang dimainkan karena pilihan politik, SARA atau alasan lainnya. Data harus objektif,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh wilayah terdampak telah tersentuh penanganan dan bantuan.
“Apakah masih ada daerah yang belum tersentuh atau kurang mendapatkan bantuan? Data harus kita konsolidasikan dengan baik. Yang tidak masuk dalam indikator tertentu pun harus tetap kita catat,” ujarnya.
Pendataan tersebut tidak hanya menyangkut rumah warga, tetapi juga berbagai fasilitas dan sektor yang terdampak, mulai dari sekolah, fasilitas kesehatan, rumah ibadah, jalan, jembatan, irigasi, jaringan air minum hingga sektor pertanian, kelautan dan perikanan serta ekonomi produktif masyarakat.
Sementara Bupati Manggarai Timur Andreas Agas dalam rapat tersebut melaporkan proses verifikasi kerusakan bersama tim teknis dan BNPB telah mencapai sekitar 40 persen.
Data rumah warga terdampak telah disusun secara by name by address dan dilengkapi dokumentasi visual. Pemerintah daerah juga terus melakukan pendataan terhadap kerusakan infrastruktur lainnya.
Salah satu sektor yang tengah disurvei adalah fasilitas pendidikan. Sebanyak 316 Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi bagian dari proses pendataan dan pemeriksaan kondisi bangunan pascagempa.
Gubernur Melki meminta proses tersebut tidak berlangsung terlalu lama. Menurutnya, kondisi masyarakat yang masih menghadapi dampak gempa dan mulai memasuki musim penghujan membutuhkan langkah cepat.
“Sistem pendataan kita sudah bagus, by name by address dan visualisasi. Jangan lama-lama. Kalau kurang orang, kita perkuat. Kita berkejar dengan waktu,” katanya
Dalam rapat tersebut, BNPB juga menyampaikan rencana pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang rumahnya terdampak gempa.
Untuk tahap awal, sekitar 1.000 unit huntara disiapkan. Pembangunan diprioritaskan di sekitar rumah masyarakat terdampak agar warga dapat segera menempatinya sambil menunggu pembangunan hunian tetap.
Perwakilan BNPB, Riswandi, mengatakan pembangunan huntara akan segera dimulai mengingat kondisi masyarakat di lapangan cukup mendesak.
“Tidak perlu menunggu semuanya selesai diverifikasi karena kondisi di lapangan mendesak. Kalau bisa hari ini juga kita mulai,” katanya.
Selain pembangunan huntara, BNPB juga akan mendampingi pemerintah daerah dalam proses pembangunan hunian tetap (huntap) serta penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Gubernur Melki menegaskan R3P tidak boleh dipandang hanya sebagai dokumen administratif. Rencana tersebut harus menjadi pijakan dalam membangun kembali wilayah Flores dengan desain pembangunan yang lebih baik dan sesuai karakteristik serta potensi masing-masing daerah.
“Flores yang seperti apa yang kita mau bangun setelah gempa? Semua pembangunan harus sesuai grand design, sesuai potensi tiap daerah di Flores,” ujarnya.
Menurut Melki, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan kembali rumah dan fasilitas fisik.
“Bencana ini bukan hanya soal BNPB. Semua kerusakan langsung maupun tidak langsung harus masuk dalam R3P, terutama pemulihan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Karena itu, sektor pertanian menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Pemprov NTT mendorong percepatan pemulihan melalui bantuan benih padi, jagung dan hortikultura, sarana produksi pertanian hingga alat pascapanen.
Perbaikan jaringan irigasi juga menjadi prioritas karena Manggarai Timur merupakan salah satu daerah yang memiliki peran penting sebagai lumbung pangan di NTT.
Di sektor kelautan dan perikanan, pemerintah akan melakukan sinkronisasi data nelayan terdampak dengan pemerintah kabupaten.
Sementara bagi pelaku UMKM yang terdampak, Pemprov NTT berkoordinasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan perbankan untuk mendorong relaksasi pembiayaan serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan keringanan bagi pelaku usaha terdampak bencana.
Pemprov NTT juga memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor sebesar 75 persen untuk wilayah terdampak dan 50 persen untuk wilayah lainnya, disertai pembebasan denda.
Selain itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyiapkan sebanyak 1.500 paket pasar murah gratis bagi masyarakat Manggarai Timur.
Selain penanganan fisik dan ekonomi, Gubernur Melki menekankan pentingnya komunikasi publik selama masa tanggap darurat dan pemulihan pascagempa.
Menurutnya, penyebaran informasi yang tidak benar atau hoaks dapat mengganggu proses penanganan bencana dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Perang melawan hoaks ini penting dan berat. Kita mesti melibatkan berbagai pihak untuk menerangi hoaks,” katanya.
Ia mengajak pemerintah, media massa, aparat keamanan, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menyampaikan informasi yang benar dan membantu masyarakat beradaptasi menuju kehidupan normal.
Gubernur Melki optimistis penanganan dampak gempa di Manggarai Timur dapat berjalan secara aman dan cepat. Seluruh data kerusakan ditargetkan segera difinalisasi sehingga sebelum Oktober 2026 usulan penanganan dapat diajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI.
