MANGGARAI, AntarNews – Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur, Elvis Jehama, meminta aparat penegak hukum (APH) agar secara terbuka menyampaikan perkembangan setiap tahapan penanganan kasus dugaan korupsi melibatkan mantan kepala dinas (Kadis) Jefrin Haryanto, pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Manggarai Timur kepada publik.
Menurut politisi NasDem itu, penyidik Kejari Manggarai harus mampu mengungkap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pola dan modus yang digunakan dalam praktik dugaan korupsi tersebut.
“Persoalan ini menjadi atensi masyarakat Manggarai Timur. Jaksa diminta agar setiap proses tahapan hukum segera disampaikan kepada publik supaya tidak ada perdebatan dan teka-teki yang berkaitan dengan penanganan indikasi dugaan korupsi,” ujarnya.
Mantan Ketua Presedium GMNI Cabang Kupang itu juga menegaskan bahwa, apabila penanganan kasus tidak dilakukan secara terbuka, tidak terungkap secara jelas, atau tidak berujung pada putusan hukum, maka integritas aparat penegak hukum berpotensi dipertanyakan oleh masyarakat.
Ia juga menyebut, proses hukum harus berjalan tegak demi pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara.
Anggota komisi C ini juga menyoroti narasi yang tengah berkembang atas dugaan intervensi pihak lain disebut-sebut ‘Pembesar’ yang ingin membayangi kerja penyidik. Menurutnya, penyidik Kejari Manggarai harus membuktikan integritasnya melalui proses hukum yang adil dan professional, bukan dipengaruhi tekanan pihak lain.
“Kalau memang ada pihak luar yang ingin menyelamatkan kasus ini, itu sama halnya memperpanjang penderitaan rakyat Manggarai Timur,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat Manggarai Timur, pihaknya tetap menaruh kepercayaan kepada Kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam menyelamatkan keuangan daerah, terutama di tengah kondisi fiskal yang dinilainya sedang menghadapi tekanan.
“Sebagai anggota DPRD Manggarai Timur, saya hanya berharap penuh kepada aparat penegak hukum. kita tetap kawal penuh kasus ini,” ujarnya.
