Ruteng, AntarNews – Pemerintah Kabupaten Manggarai menyampaikan Jawaban Tertulis Bupati Manggarai atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Sidang Paripurna Ke-5 DPRD Kabupaten Manggarai yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten anggarai, Rabu (6/5/2026).
Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Agnes Menot dan didampingi oleh Ketua DPRD Kabupaten Manggarai, Paulus Peos serta dihadiri oleh anggota DPRD, Penjabat Sekda dan jajaran pemerintah Kabupaten Manggarai.
Jawaban tertulis tersebut dibacakan oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput, S.Sos, mewakili Bupati dan Wakil Bupati Manggarai yang sedang melaksanakan tugas luar daerah.
Sidang ini merupakan bagian dari tahapan pembahasan Ranperda pada Masa Sidang II DPRD Kabupaten Manggarai Tahun Dinas 2026, yang bertujuan menyamakan persepsi antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap substansi serta arah kebijakan yang diatur dalam Ranperda.
Dalam Jawaban Tertulis Bupati Manggarai atas Pandangan Umum Fraksi DPRD Kabupaten Manggarai, menegaskan bahwa jawaban ini merupakan tahapan penting dalam proses legislasi daerah.
“Jawaban tertulis ini penting untuk mencapai pemahaman yang sama terhadap latar belakang, maksud dan tujuan serta materi pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah,” tegas Penjabat Sekda mewakili Bupati Manggarai
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas pandangan, masukan, serta dukungan konstruktif terhadap dua Ranperda yang diajukan, yakni Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dan Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Dalam jawabannya, Pemerintah Kabupaten Manggarai secara umum menyatakan sependapat dengan berbagai pandangan fraksi yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan, peningkatan investasi, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Manggarai juga menegaskan komitmennya untuk menjadikan Ranperda sebagai instrumen kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai turut menanggapi berbagai catatan strategis fraksi terkait infrastruktur, aset daerah, pelayanan publik, hingga digitalisasi sistem pemerintahan yang dinilai penting dalam mendukung pembangunan daerah ke depan.
Melalui sidang paripurna, Pemerintah Kabupaten Manggarai berharap seluruh masukan dari fraksi DPRD dapat menjadi bahan penyempurnaan dalam pembahasan lanjutan Ranperda, sehingga menghasilkan regulasi yang berkualitas, implementatif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.(MC Kabupaten Manggarai)
