MANGGARAI, AntarNews.net- Di tengah perdebatan publik mengenai pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pulau Flores, putra daerah sekaligus akademisi berlatar belakang teknik dan juga aktivis PMKRI, Yohanes Tola, menyatakan bahwa panas bumi merupakan opsi energi yang paling ideal untuk menjawab kebutuhan listrik jangka panjang di wilayah Flores.
Pembahasan kapasitas listrik yang bersumber dari energi geothermal tidak dapat dilepaskan dari tantangan besar yang sedang dihadapi Flores, yakni ancaman krisis energi di masa depan.
Ia menilai pembangunan yang berlangsung secara masif di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai, maupun wilayah daratan Flores akan mendorong peningkatan kebutuhan listrik secara signifikan.
“Hal ini menarik, apalagi sebagai putra daerah. Bagi saya, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu berangkat dari satu tantangan, yaitu ancaman krisis energi di masa depan. Krisis itu harus dijawab hari ini karena pembangunan di Labuan Bajo sangat masif, di Manggarai juga akan semakin berkembang, begitu juga di daratan Flores. Kebutuhan listrik sangat besar dan kita tidak ingin nanti terjadi pemadaman bergilir,” kata Yohanes, saat menjadi narasumber di Podcast Bengkel Gagasan.
Ia menjelaskan bahwa dalam kajian teknik, pemilihan jenis pembangkit listrik dilakukan berdasarkan besarnya potensi energi yang mampu dihasilkan, bukan semata-mata karena keberadaan sumber daya alam tertentu.
“Di Flores kita punya angin, matahari, air, dan sumber energi lainnya. Tetapi yang dihitung dalam kajian teknik adalah potensi energinya, seberapa besar energi yang bisa dihasilkan. Dari hitungan teknis, memang panas bumi menjadi salah satu pilihan yang paling ideal,” ujarnya.
Yohanes menegaskan bahwa dirinya tidak berada pada posisi menolak maupun menerima proyek geothermal.
Ia justru mendorong agar semua pihak melihat persoalan ini secara lebih komprehensif.
“Saya tidak berada pada posisi menolak geothermal, tetapi juga tidak menghakimi mereka yang menerima geothermal tanpa mendengar suara masyarakat. Yang saya pertanyakan adalah, jika 20 tahun ke depan Flores mengalami krisis energi sementara pasokan masih bergantung pada PLTP Ulumbu, Mataloko, dan bahan bakar fosil yang terus menurun, apa jawaban kita kepada masyarakat?” tegasnya.
Ia mengajak kalangan akademisi, aktivis, dan kelompok masyarakat sipil untuk menghadirkan solusi nyata, bukan hanya memperdebatkan persoalan di ruang publik.
“Kalau kita menjadi intelektual, mestinya kita menjelaskan kepada masyarakat dengan jalan tengah. Kita boleh membawa persoalan ke ruang publik, tetapi kita juga harus memastikan memiliki jawaban atas persoalan itu,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Flores saat ini belum cukup besar untuk memenuhi kebutuhan energi skala besar. Karena itu, panas bumi masih dipandang sebagai pilihan paling rasional untuk menjamin ketahanan energi di masa depan.
“Saat ini juga PLTS tidak bisa menjadi andalan di Flores karena kapasitas potensinya relatif kecil. Sehingga, untuk kebutuhan energi besar, jawabannya memang PLTP,” katanya.
Meski mendukung pengembangan energi panas bumi sebagai solusi strategis, Yohanes menekankan bahwa pemerintah harus membangun komunikasi yang lebih baik dengan masyarakat, terutama melalui pendekatan adat dan budaya.
“Pemerintah juga harus mengerti bahwa pola komunikasi harus dibangun secara sungguh-sungguh. Libatkan masyarakat melalui mekanisme adat dan budaya, sehingga pengembangan energi tidak menghilangkan jati diri kita sebagai orang NTT,” pungkasnya.
Pernyataan Yohanes Tola menambah perspektif dalam perdebatan mengenai pengembangan panas bumi di Flores, yang selama ini mempertemukan kebutuhan akan ketahanan energi dengan tuntutan penghormatan terhadap hak masyarakat adat, budaya lokal, dan kelestarian lingkungan.
