MANGGARAI, AntarNews.net– Peristiwa tragis terjadi di lokasi galian di Lalong, Desa Lalong, Kecamatan Wae Ri’i, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Seorang pria berinisial SG (56) ditemukan meninggal dunia setelah tertimbun material pasir dan batu di lokasi tersebut pada Jumat, 06/11/2026, sekitar pukul 08.00 WITA.
Selain menangani peristiwa yang merenggut nyawa korban, kepolisian juga tengah mendalami legalitas aktivitas pertambangan batuan di lokasi kejadian.
Berdasarkan hasil pengecekan awal, kegiatan pertambangan tersebut diduga belum memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto, S.I.K., melalui Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa jajaran kepolisian telah mengambil sejumlah langkah penanganan, mulai dari mendatangi dan mengamankan tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan saksi, hingga berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.
Menurutnya, penanganan peristiwa ini tidak hanya berfokus pada meninggalnya korban, tetapi juga mencakup pendalaman terhadap legalitas aktivitas pertambangan serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut.
“Setiap aktivitas pertambangan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, memiliki perizinan yang dipersyaratkan, serta memperhatikan standar keselamatan kerja guna mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa manusia,” demikian penegasan Kapolda NTT melalui Kabidhumas.
Berdasarkan keterangan awal yang dihimpun kepolisian, peristiwa tersebut bermula pada Jumat pagi sekitar pukul 05.00 WITA. Saat itu, korban SG berpamitan kepada istrinya, HJ (52), untuk pergi mencari pakan ternak sapi.
Sekitar pukul 08.00 WITA, seorang pekerja tambang berinisial SD (65) tiba di lokasi galian batuan untuk melakukan aktivitas penambangan seperti biasanya.
Namun, setibanya di lokasi, saksi melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah kain berwarna merah tampak menyembul dari tumpukan material pasir dan batu.
Merasa curiga, saksi kemudian memeriksa tumpukan material tersebut dengan menggali menggunakan tangan. Betapa terkejutnya saksi setelah mengetahui bahwa kain merah tersebut merupakan pakaian yang dikenakan korban SG, yang saat itu sudah tertimbun material pasir dan batu.
Saksi kemudian bergegas kembali ke Kampung Lalong untuk memberitahukan kejadian tersebut kepada warga sekaligus meminta bantuan.
Tidak berselang lama, saksi bersama sejumlah warga kembali mendatangi lokasi kejadian dan melakukan upaya evakuasi terhadap korban.
Proses evakuasi dilakukan secara manual menggunakan sejumlah peralatan, seperti sekop dan linggis, untuk menyingkirkan material pasir dan batu yang menimbun tubuh korban.
Setelah berhasil dievakuasi, korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Lapangan RSUD Ruteng untuk mendapatkan pemeriksaan medis lebih lanjut.
Dari hasil pemeriksaan luar atau Visum et Repertum (VER), ditemukan sejumlah luka pada tubuh korban.
Luka tersebut meliputi luka robek pada bagian kepala kanan, dahi kanan, lutut kanan, rahang kiri, serta pipi kiri bagian bawah telinga.
Selain itu, pemeriksaan juga menemukan patah tulang paha kanan dan patah tulang rahang kiri.
Terkait peristiwa tersebut, pihak keluarga menyatakan menerima kejadian yang dialami korban sebagai musibah.
Keluarga juga telah membuat surat pernyataan penolakan autopsi serta surat pernyataan penolakan untuk membuat Laporan Polisi.
Meski demikian, kepolisian tetap melakukan langkah-langkah penanganan sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan fakta serta keterangan yang diperoleh di lapangan.
Di balik peristiwa yang merenggut nyawa seorang pekerja tersebut, kepolisian juga menemukan adanya dugaan persoalan legalitas aktivitas pertambangan di lokasi kejadian.
Berdasarkan hasil pengecekan awal, lokasi galian batuan tersebut diketahui merupakan milik seorang warga berinisial BB. Aktivitas pertambangan di lokasi itu disebut telah berlangsung kurang lebih 15 tahun.
Korban SG merupakan satu dari tiga orang yang bekerja melakukan aktivitas penambangan batuan di lokasi tersebut. Dua pekerja lainnya masing-masing berinisial SD dan PP.
Ketiga pekerja diketahui melakukan aktivitas penambangan dengan sistem bagi hasil bersama pemilik lokasi tambang berinisial BB.
Namun, berdasarkan hasil pengecekan awal terhadap aspek legalitas, kegiatan pertambangan batuan tersebut diketahui belum memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Atas temuan tersebut, kepolisian melakukan pendalaman dan berkoordinasi dengan UPTD Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten Manggarai guna memastikan status legalitas kegiatan pertambangan tersebut.
Aktivitas pertambangan tanpa perizinan yang dipersyaratkan diduga berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 juncto Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Lampiran I Nomor 133 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Tindak Pidana.
Sebagai tindak lanjut atas peristiwa tersebut, jajaran Polres Manggarai telah melakukan sejumlah tindakan kepolisian.
Langkah-langkah tersebut meliputi mendatangi dan mengamankan TKP, melaksanakan olah TKP oleh Unit Identifikasi Polres Manggarai, mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah saksi, serta membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Lapangan RSUD Ruteng untuk pemeriksaan luar.
Selain itu, kepolisian juga melakukan koordinasi dengan UPTD ESDM Kabupaten Manggarai terkait legalitas kegiatan pertambangan batuan milik BB.
Koordinasi turut dilakukan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Manggarai guna menindaklanjuti peristiwa tertimbunnya korban oleh material batuan di lokasi pertambangan tersebut.
Kapolda NTT melalui Kabidhumas Polda NTT menegaskan bahwa kepolisian akan terus melakukan pendalaman terhadap seluruh fakta yang ditemukan, khususnya terkait aktivitas pertambangan yang belum memiliki perizinan berusaha serta aspek keselamatan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan.
Kepolisian mengingatkan bahwa aktivitas pertambangan bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi memiliki risiko keselamatan yang harus dikelola secara serius.
Oleh karena itu, setiap pihak yang melakukan kegiatan pertambangan wajib memenuhi ketentuan perizinan dan memperhatikan standar keselamatan kerja guna melindungi pekerja maupun masyarakat di sekitar lokasi.
Kabidhumas Polda NTT juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pertambangan tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku serta selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap kegiatan.
Peristiwa meninggalnya SG menjadi pengingat penting bahwa kepatuhan terhadap aturan pertambangan dan penerapan standar keselamatan kerja merupakan hal yang tidak dapat diabaikan.
Polda NTT berkomitmen menindaklanjuti setiap informasi dan temuan di lapangan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku demi menjaga keamanan, keselamatan, serta ketertiban masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur.
