JAKARTA, AntarNews.net- Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat proses validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan seluruh kelompok sasaran memperoleh layanan secara tepat, merata, dan berkelanjutan.
Langkah ini dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari tingkat pusat hingga daerah.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan validasi data penerima manfaat menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, selain mengintegrasikan data dari berbagai sumber resmi, BGN juga melakukan verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keakuratan data yang digunakan.
“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin, 01/06/2026.
Dalam proses tersebut, BGN menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah wakil menteri, direktur jenderal, dan pejabat dari berbagai kementerian terkait.
Di antaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial.
Upaya ini juga mendapat dukungan penuh dari Kantor Staf Presiden (KSP).
Verifikasi data dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa.
Mekanisme tersebut digunakan untuk melakukan pendataan sekaligus pencocokan data penerima manfaat yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, serta para santri di pondok pesantren.
Sebagai bentuk transparansi dan keterbukaan informasi, BGN kini menyediakan akses publik terhadap hasil validasi data penerima manfaat melalui dasbor khusus.
Melalui platform tersebut, kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah dapat melakukan pengecekan data penerima manfaat di wilayah masing-masing.
Sony mengajak seluruh pihak terkait untuk aktif berpartisipasi dalam proses verifikasi data guna memastikan tidak ada kelompok sasaran yang terlewat dari layanan Program MBG.
“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp yang telah disediakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa data penerima manfaat yang saat ini digunakan merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024.
Pada saat itu, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Komando Daerah Militer (Kodam) sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.
Ia mengakui bahwa pada tahap awal pendataan, BGN masih menghadapi sejumlah keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan operasional.
Saat itu, lembaga tersebut belum memperoleh dukungan anggaran operasional yang memadai dan jumlah personel yang tersedia masih terbatas sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat berjalan optimal.
Meskipun demikian, BGN optimistis bahwa penguatan koordinasi lintas kementerian, dukungan pemerintah daerah, serta partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang semakin akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.
Data yang valid dan terbarui dinilai menjadi fondasi penting dalam menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis.
Dengan basis data yang akurat, pemerintah dapat memastikan seluruh kelompok sasaran memperoleh manfaat program secara tepat sasaran, merata, dan berkelanjutan demi mendukung peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia.
