MANGGARAI, AntarNews.net- DPRD Kabupaten Manggarai menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Manggarai, Senin (27/4/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Manggarai, Paulus Peos, berlangsung dinamis dengan berbagai catatan kritis dari anggota dewan, khususnya terkait pelayanan dasar dan tata kelola perencanaan pembangunan daerah.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah belum optimalnya pelayanan air minum.
DPRD menilai proyek air minum yang telah dianggarkan sejak tahun 2023 dengan nilai miliaran rupiah hingga kini belum memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Anggota DPRD Manggarai, Ferdinandus Purnawan Naur.
menyoroti kerusakan jaringan distribusi yang berdampak pada tidak optimalnya layanan.
“Jaringannya banyak yang rusak dan terputus, sehingga pelayanan tidak berjalan. Sangat disayangkan karena anggaran besar, tetapi manfaatnya belum dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kepastian kepada masyarakat terkait waktu pelaksanaan program.
“Masyarakat hanya ingin tahu kapan pekerjaan ini dilaksanakan. Jangan sampai mereka terus menunggu tanpa kepastian,” tegasnya.
Sorotan serupa juga disampaikan anggota DPRD lainnya, Largus Nala.
Ia menilai persoalan pelayanan dasar seperti air bersih harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
“Kita tidak ingin program yang sudah dianggarkan besar justru tidak memberikan dampak nyata. Ini harus segera dibenahi secara serius,” ujarnya.
Selain itu, Largus juga menyinggung pentingnya transparansi dalam mengakomodasikan pokok pikiran (pokir) DPRD.
“Usulan yang sudah memenuhi syarat seharusnya diperlakukan secara adil. Mekanismenya harus jelas agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” tambahnya.
DPRD juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan air minum di Kota Ruteng yang dinilai belum tertib administrasi dan berpotensi berdampak pada kondisi air tanah.
Menanggapi berbagai catatan kritis tersebut, Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menyampaikan apresiasi atas masukan yang diberikan DPRD serta menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan.
Bupati Hery Nabit mengakui bahwa masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program pembangunan, termasuk pada sektor pelayanan air minum.
Pemerintah daerah akan segera melakukan evaluasi menyeluruh dan menyiapkan langkah teknis agar layanan dapat kembali berfungsi optimal.
“Kami memahami harapan masyarakat. Oleh karena itu, kami akan memperbaiki perencanaan dan memastikan layanan air minum dapat berjalan lebih baik ke depan,” ujarnya.
Terkait permintaan kepastian jadwal pelaksanaan program, Bupati Hery Nabit menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan kualitas perencanaan serta menyampaikan informasi yang lebih jelas kepada masyarakat.
Ia juga memastikan penertiban terhadap perusahaan air minum yang belum memenuhi ketentuan perizinan, guna menjaga keberlanjutan sumber daya air.
Sementara itu, terkait pokir DPRD, Bupati menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap mekanisme mengakomodasikan usulan agar lebih transparan dan objektif.
“Semua masukan ini menjadi bahan evaluasi penting bagi kami untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Bupati Hery Nabit juga menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
Dengan adanya rekomendasi DPRD dan komitmen pemerintah daerah, diharapkan berbagai persoalan yang disoroti dapat segera ditindaklanjuti demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Kabupaten Manggarai.
