JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingatkan pemerintah daerah (pemda) tidak lagi merekrut tenaga honorer baru.
Tito menyebut, mayoritas daerah memiliki alokasi belanja pegawai yang melampaui batas maksimal 30 persen dari total APBD. Padahal dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD.
“Di postur belanja, ya opsinya nomor satu adalah mengurangi pegawai atau menahan pegawai. Artinya tidak ada rekrutmen baru, apalagi tenaga honorer. Honorer sudah dimoratorium. Ini mohon betul untuk seluruh kepala daerah ya. Harus tegas, tidak ada tenaga honorer baru,” jelas Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (8/6/2026).
Baca Juga: Dugaan Korupsi APBD Tangerang, KPK Angkat Bicara
Dalam paparannya, terdapat 21 provinsi dan 367 kabupaten yang belanja pegawainya sudah di atas 30 persen. Kemudian, 91 dari 93 kota juga mengalami kondisi serupa.
Di samping itu, Tito soroti banyaknya perekrutan tenaga honorer yang hanya bertugas untuk mengurus administrasi.
Bahkan ia menyinggung, tidak sedikit dari tenaga honorer yang direkrut merupakan titipan pejabat-pejabat tertentu.
“Kalau untuk yang tenaga administrasi, sering kali tidak kompeten, tidak memiliki kapabilitas. Ya mungkin bawaan dari pejabat-pejabat sebelumnya kepala daerah tim sukses dimasukkan di sana datang jam 8, pulang jam 10. Jadi beban,” tutur Tito.
Menurutnya, penumpukan tenaga honorer pada akhirnya menimbulkan tuntutan agar mereka mendapatkan kepastian status kepegawaian sebagai aparatur sipil negara (ASN), baik melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pihaknya memberikan sejumlah solusi strategis. Salah satunya adalah memastikan kepala daerah bersikap tegas dengan tidak lagi merekrut tenaga honorer baru.
.“Dari sisi pendapatan daerah, saya menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain mendorong kemudahan perizinan berusaha guna meningkatkan aktivitas ekonomi daerah,”sebutnya.
Selain itu sambungnya, ia mendorong Pemda harus mengoptimalkan sistem pemungutan pajak dan retribusi secara digital untuk meningkatkan penerimaan daerah.
