MANGGARAI BARAT, AntarNews.net- Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Hariyanto, melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Selasa, 03/03/2026.
Kunjungan kerja tersebut guna memperkuat tata kelola dan sinkronisasi pengembangan destinasi pariwisata antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Hariyanto melakukan audiensi bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat yang diwakili oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Gias.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Manggarai Barat itu turut dihadiri Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo, serta Pelaksana Tugas Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF), Andhy Marpaung.
Sejumlah pimpinan perangkat daerah juga hadir, di antaranya Kepala Dinas Perhubungan Adrianus Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Kebudayaan Stefanus Jemsifori, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Theresia P. Asmon, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Eltris Babur, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Maria Yuliana Rotok.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah isu strategis, mulai dari penguatan tata kelola keselamatan pengunjung, keberlanjutan ekosistem, hingga peningkatan resiliensi kepariwisataan Labuan Bajo Flores.
Salah satu fokus utama adalah percepatan pengembangan wisata darat sebagai bagian dari strategi diversifikasi produk.
Hariyanto menegaskan bahwa pengembangan wisata darat menjadi langkah mendesak untuk mengurangi tekanan aktivitas wisata di kawasan perairan sekaligus memperpanjang lama tinggal (length of stay) wisatawan.
“Akselerasi wisata darat melalui diversifikasi produk menjadi urgensi, terutama untuk mengurangi tekanan di kawasan perairan sekaligus memperpanjang durasi tinggal wisatawan. Optimalisasi kawasan seperti Parapuar dan destinasi lainnya di Manggarai Barat, melalui peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur penunjang, serta penguatan paket wisata darat yang siap jual, akan memperkaya pengalaman wisatawan,” ujarnya.
Mewakili Bupati Manggarai Barat, Agustinus Gias menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian daerah.
“Sektor pariwisata merupakan sektor unggulan yang mampu mendongkrak pendapatan daerah. Karena itu, sinergi dengan pemerintah pusat dan BPOLBF perlu terus diperkuat, terutama dalam pengembangan atraksi wisata darat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Fadjar Hutomo menekankan pentingnya mitigasi dan penanganan krisis kepariwisataan secara kolaboratif.
Menurutnya, pembangunan pariwisata tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan SDM, sistem mitigasi risiko, pengaturan kapasitas kunjungan, standar keselamatan destinasi dan event, serta mekanisme tanggap darurat yang terintegrasi.
Sebagai satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata, BPOLBF berperan sebagai orkestrator dalam mengoordinasikan berbagai program lintas sektor di Labuan Bajo Flores.
Plt. Dirut BPOLBF, Andhy Marpaung, menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong implementasi travel pattern yang telah disusun bersama para pemangku kepentingan.
“Kami mendorong implementasi travel pattern untuk berbagai destinasi dan aktivitas di Labuan Bajo, termasuk wisata religi Katolik, desa wisata, serta penguatan event darat sebagai strategi memperpanjang lama tinggal wisatawan. Pengembangan destinasi terpadu Parapuar melalui event ‘Weekend at Parapuar’ juga menjadi fokus dalam menghadirkan atraksi darat yang terkurasi dan terintegrasi,” jelasnya.
Audiensi ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan pariwisata Labuan Bajo Flores berjalan secara aman, berkelanjutan, dan tangguh menghadapi dinamika ke depan.
Sejumlah isu yang mengemuka, seperti penguatan kapasitas SDM pariwisata khususnya tenaga kerja wisata bahari penataan regulasi dan perizinan, dukungan pengembangan desa wisata, serta aspek keselamatan dan keamanan wisatawan, akan diteruskan secara formal oleh Kementerian Pariwisata kepada kementerian dan lembaga terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.***
