MANGGARAI TIMUR, AntarNews.net- Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur (Matim) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turun langsung memantau kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Wae Laing di belakang Kampung Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kamis (19/02/2026).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari laporan bencana yang sebelumnya disampaikan Pemerintah Desa dan Kecamatan kepada Bupati Manggarai Timur terkait ancaman erosi tebing sungai akibat banjir.
Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Matim, Edwar Luru, bersama tim melakukan pemantauan langsung di lokasi Kali Wae Laing.
Mereka meninjau kondisi tebing sungai yang mengalami pengikisan cukup serius serta berdialog dengan warga terdampak.
Dalam kunjungan tersebut, tim BPBD Matim tidak hanya melakukan observasi visual, tetapi juga mengambil dokumentasi sebagai bahan kajian teknis lanjutan.
Selain itu, BPBD Matim beraudiensi dengan Pemerintah Kecamatan Lamba Leda Utara guna meminta data dukung tambahan serta profil umum Sungai Wae Laing.
Erosi yang terjadi di DAS Wae Laing dinilai berpotensi mengancam permukiman warga di Kampung Dampek, Maki, dan Binaan.
Bahkan, fasilitas umum seperti jembatan serta ruas jalan strategis nasional Trans Pantura yang melintasi kawasan tersebut juga dikhawatirkan terdampak apabila tidak segera ditangani.
Warga Dampek menyambut baik respons cepat pemerintah daerah. Mereka menilai kehadiran BPBD Matim di lokasi menjadi bukti keseriusan Pemda dalam merespons aspirasi masyarakat.
Sebelumnya, tahap I telah dilakukan melalui laporan resmi bencana dari pemerintah desa dan kecamatan.
Tahap II ditandai dengan turunnya BPBD ke lokasi untuk melakukan pemantauan langsung.
Kini, masyarakat berharap Tahap III segera direalisasikan, yakni pembangunan tanggul penahan erosi di sepanjang tebing Sungai Wae Laing.
Masyarakat pun mengajak seluruh pihak untuk terus memberikan dukungan dan doa agar proses penanganan berjalan lancar.
Mereka berharap upaya ini dapat segera membuahkan hasil demi melindungi permukiman warga dan infrastruktur vital di wilayah tersebut.***
