Oleh: Eduward Meteo Yamasita Tuka, S.SiT
Sektor agraria acap kali dipandang sekadar sebagai urusan administratif pencatatan bidang tanah. Padahal, bagi wilayah seperti Kabupaten Manggarai, tanah adalah modal utama sekaligus akar permasalahan ekonomi. Di tengah upaya kita mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana kita menata tanah agar ia membebaskan rakyat kecil dari jerat kemiskinan, tanpa justru membebani mereka dengan pajak yang mencekik?
Sebagai Kepala Kantor Pertanahan, saya meyakini bahwa jawaban atas tantangan ini terletak pada konsep “Agraria Inklusif”. Ini adalah strategi yang membedah kepemilikan tanah melalui dua sisi mata uang yang berbeda: proteksi bagi yang lemah dan optimalisasi bagi yang mampu.
Mengubah Lahan Menjadi Modal, Bukan Beban
Program unggulan yang tengah kami dorong, yakni SOMBANG (Solusi Masyarakat Berdaya Menuju Agraria Nyata & Gratis), melalui LAYANAN TERTENTU bagi Aubyek Tertentu, dimana layanan ini lahir dari kesadaran bahwa sertipikat tanah bagi rakyat kecil bukanlah sekadar kertas bernilai legal. Ia adalah instrumen modal. Ketika petani atau pelaku UMKM di Manggarai memiliki sertipikat, mereka memiliki akses ke perbankan.
Kita harus memastikan proses ini tetap berada dalam koridor biaya yang terjangkau, sesuai dengan peraturan, guna menghindari praktik pungli yang sering kali menjadi tembok penghalang bagi warga kurang mampu. Bagi mereka, kepastian hukum atas tanah adalah langkah pertama menuju kemandirian ekonomi.
Keadilan Pajak : Progresif dan Tepat Sasaran
Di sisi lain, keadilan agraria menuntut keberanian untuk menata sektor menengah ke atas. Selama ini, terdapat ketimpangan data antara nilai ekonomi lahan dengan kontribusi pajaknya. Lahan-lahan komersial—seperti hotel, resor, dan usaha menengah-atas lainnya—sering kali belum memberikan kontribusi fiskal yang optimal bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Inilah saatnya menerapkan Pajak Progresif Berbasis Nilai Ekonomi. Kita perlu melakukan penyesuaian NJOP agar mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya bagi lahan-lahan produktif milik sektor menengah-atas. Begitu pula terhadap fenomena “lahan tidur” yang dibiarkan oleh spekulan. Dengan mengenakan retribusi yang lebih tinggi pada lahan yang tidak produktif, kita secara tidak langsung memaksa pemilik modal untuk mengaktifkan lahan tersebut bagi kepentingan ekonomi warga, atau melepasnya agar bisa dikelola secara produktif.
Sinergi dan Digitalisasi : Menuju “Manggarai Map-Clean”
Keadilan ini tidak mungkin tercapai tanpa fondasi data yang bersih. Melalui inisiatif “Manggarai Map-Clean,” kami fokus pada perbaikan kualitas data pertanahan (KW1). Data yang valid adalah senjata utama dalam meminimalisir sengketa lahan yang selama ini menguras energi dan biaya masyarakat miskin.
Selain itu, kerja sama strategis dengan Kejaksaan Negeri Manggarai bukan sekadar langkah penegakan hukum, melainkan upaya pengamanan aset negara dan daerah. Sinergi ini memastikan bahwa tata ruang kita tidak disalahgunakan, dan setiap investasi yang masuk ke Manggarai harus tunduk pada prinsip pembangunan yang inklusif—investasi yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat lokal, bukan investasi yang justru meminggirkan warga asli.
Menjaga Kedaulatan Adat
Kita tidak boleh melupakan akar budaya Manggarai. Pengukuhan Tanah Ulayat—sebagaimana diamanatkan dalam Permen ATR/BPN No. 14 Tahun 2024—adalah benteng terakhir kita. Dengan mengintegrasikan tanah ulayat (seperti di Gendang Todo) ke dalam sistem administrasi nasional, kita melindungi ruang hidup masyarakat adat dari penguasaan spekulan tanah. Ini adalah bentuk kedaulatan agraria yang memadukan hukum nasional dengan kearifan lokal.
Tanah sebagai Fondasi Masa Depan
Membangun NTT, khususnya Manggarai, bukan berarti harus membebani rakyat dengan pajak baru. Strategi yang benar adalah dengan mendayagunakan aset yang ada, menertibkan mereka yang memiliki modal besar, dan memberikan proteksi penuh kepada rakyat kecil.
Jika tanah tertata, sengketa berkurang, dan modal mengalir ke tangan rakyat melalui sertifikasi yang sah, maka kemandirian ekonomi bukan lagi sekadar wacana. Inilah komitmen kita: menciptakan Manggarai di mana setiap jengkal tanah membawa berkah, bukan beban.
