Manggarai, AntarNews.net- Situasi memilukan terjadi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Satu Atap (SATAP) Wae Belang, Desa Ruis, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, ketika sejumlah siswa justru diusir dari sekolah saat ujian semester sedang berlangsung, pada, Senin, 08/12/2025.
Sejumlah siswa dipulangkan hanya karena belum melunasi iuran komite yang hingga kini belum pernah dibahas dalam rapat komite tahun ajaran 2025/2026.
Kejadian memilukan ini memicu protes keras dari para orang tua, terutama Donatus Joni, ayah dari dua siswa yang turut dipulangkan, Veronika Novari Sua dan Yohanes D’Brito Waal.
Menurut Donatus, kedua anaknya tiba di sekolah pada pagi hari seperti biasa. Namun sebelum mengikuti ujian, mereka dipanggil dan diminta pulang karena belum menyelesaikan pembayaran komite.
“Mereka pulang sambil menangis. Mereka bilang tidak boleh ikut ujian karena belum bayar uang komite,” ujar Donatus.
Donatus juga menegaskan bahwa pemungutan iuran komite tersebut tidak memiliki dasar yang jelas, sebab untuk tahun ajaran 2025/2026 belum pernah diadakan rapat komite yang lazimnya menjadi forum penetapan besaran dan mekanisme iuran.
“Belum pernah ada rapat komite. Tapi anak-anak dipaksa bayar dan kalau tidak bayar, langsung diusir. Ini tidak manusiawi,” ungkapnya.
Tidak hanya kedua anak Donatus, sejumlah siswa lain yang juga belum melunasi iuran komite dikabarkan mengalami perlakuan serupa.
Mereka diminta meninggalkan sekolah dan diancam tidak perlu kembali keesokan harinya apabila tidak membawa bukti pelunasan komite.
Donatus juga mempertanyakan tindakan kepala sekolah yang dinilai melanggar prinsip pendidikan inklusif dan bertentangan dengan aturan pelayanan pendidikan.
“Anak-anak tidak bersalah. Mereka punya hak belajar, apalagi sedang ujian semester. Mengusir siswa hanya karena uang komite adalah tindakan yang keliru,” kata Donatus.
Ia berharap Dinas PPO Manggarai segera turun tangan untuk menelusuri persoalan tersebut serta memberikan perlindungan bagi para siswa agar dapat mengikuti proses belajar tanpa intimidasi.
Dengan secara tegas juga, Donatus mendesak agar sekolah menggelar rapat komite sesuai prosedur agar kebijakan iuran tidak dilakukan secara sepihak.***
