JATENG, AntarNews – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, menyebutkan sebanyak 53 kepala daerah dinyatakan tidak hadir dalam acara hari pertama orientasi yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).
Ke-53 kepala daerah ini sebutnya, terdapat enam kepala daerah yang menyampaikan permohonan izin kepada panitia. Sedangkan 47 kepala daerah lainnya hingga saat ini tidak memberikan kabar.
Baca Juga: Pasca Hasto Ditahan KPK, Megawati: Kepala Daerah PDIP Tunda Ikut Retret di Magelang
Kepada awak media, saat konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Bima menyebutkan untuk kepala daerah yang telah menyampaikan izin kepada panitia, pihaknya mempersilakan untuk dapat mengirimkan wakil kepala daerah.
Bima juga memastikan saat ini panitia terus berupaya menghubungi 47 kepala daerah yang belum memberikan kabar, mengingat kegiatan retreat sangat penting bagi kepala daerah, khususnya untuk memperoleh materi mengenai sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah, serta materi lainnya.
“Untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini,” ucap Wamen Bima, saat menggelar konferensi pers di Akademi Militer, Magelang.
Dengan ketidakhadiran 53 kepala daerah tersebut, peserta yang telah terdaftar dan resmi mengikuti acara retreat berjumlah 450 kepala daerah.
Lebih lanjut, jelas politisi PAN ini, jika wakil kepala daerahnya masih berhalangan, Kemendagri meminta agar kepala daerah mengutus sekretaris daerah untuk mengikuti acara retreat tersebut.
“Kalau kepala daerah dan wakil tidak hadir karena apa yang disampaikan di sini harus sampai ke daerahnya, maka diminta untuk mengirimkan sekretaris daerahnya. Kalau kepala daerah dan wakil tidak bisa hadir juga, sekda ditunggu kedatangannya di sini,” ucapnya.
Sebagai informasi, retreat kepala daerah ini akan digelar di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah selama 8 hari, terhitung 21-28 Februari 2025.
Beragam materi yang akan ditanamkan, mulai dari pemahaman program prioritas pemerintah, geopolitik, anti korupsi, hak asasi manusia, hingga pengelolaan keuangan daerah.
