JAKARTA, AntarNews – Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menyebutkan retreat kepala daerah terpilih lebih baik dibatalkan untuk mendukung efisiensi anggaran sebagaimana kebijakan pemerintah pusat.
Disaat yang bersamaan, sebut Ray, pemerintah pusat tidak berkonsultasi terlebih dahulu kepada pemerintah daerah untuk memotong dana transfer daerah hingga sampai 50 persen.
“Apalagi yang mau dikoordinasikan duitnya aja sudah dipotong jadi 50%, kok,” terang Direktur LIMA, dalam diskusi media secara virtual pekan lalu.
Ray menilai kegiatan ini tidak sesuai dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi yang sekarang lagi digaungkan. Atas alasan target efesiensi inilah maka dana transfer daerah dievaluasi.
“Itu sebabnya dari awal saya mengatakan dan menolak retreat ini dilakukan karena menurut saya memang tidak ada urgensinya. Dan sangat-sangat urgent yang mengharuskan retreat ini dilakukan kecuali karena keinginan pemerintah pusat dipahami pemerintah-pemerintah daerah,”
Mantan Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilih (KIPP), menyoroti pembekalan Kepala daerah terpilih Pilkada 2024 yang menggelar retreat dari 21 hingga 28 Februari 2025 di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
“Saya mengikuti wawancara Wamen (Bima Arya), kalau kepala daerah tidak hadir diganti wakil kepala daerah, kalau wakil kepala daerah tidak hadir boleh diganti oleh Sekda,” ucap Ray mengitip pernyataan Wamendagri Bima Arya.
Ray malah mempertanyakan kebijakan panitia dinilai berubah-ubah, “Saya agak tergelitik gitu, ini sebetulnya retreat kepala daerah atau retreat pemerintah daerah”.
Padahal itu temanya dibuat Retreat Kepala Daerah, itu artinya untuk menutupi rasa malu dari pemerintahan yang sekarang ini yang akhirnya tidak jelas ketentuannya.
“Dari mana itu kententuan, kepala daerah diganti wakil kepala daerah. Wakil kepala daerah diganti oleh Sekda. Kalau Sekdanya nggak datang misalnya nanti diganti siapa lagi,” kata Ray.
Menurut Ray, kalau pembekalan itu sudah melibatkan Sekda, maka itu bukan lagi kepala daerah, itu sudah pemerintahan daerah.
“Pemerintah kembali mengubah, dari retreat kepala daerah menjadi retreat pemerintahan daerah,” ujarnya.
Hal ini kata Ray, cara pemerintah untuk menutupi rasa malu dengan alpanya sejumlah kepala daerah mengikuti kegiatan retreat di Magelang.
“Jadi ternyata dalam bahas yang lain mungkin demi menutupi semacam rasa malu dari pemerintah karena ada kader-kader yang secara ternyata terbuka menyatakan tidak hadir untuk hari pertama, hari ke dua atau hari ke tiga,” sebutnya.
Itu sebabnya dari awal, pihaknya menolak kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk menggelar kegiatan retreat kepala daerah.
“Karena menurut saya memang tidak ada urgensinya dan sangat-sangat urgent yang mengharuskan retreat ini dilakukan kecuali karena keinginan pemerintah pusat dipahami pemerintah-pemerintah daerah,” tutupnya.
