MANGGARAI, AntarNews – Gubernur NTT, Melki Laka Lena, minta berbagai pihak agar tak ada lagi aksi demonstrasi penolakan terhadap pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi (Geothermal) baik di Ulumbu Poco Leok maupun wilayah lain di NTT.
Hal ini disampaikan Gubernur NTT, usai menggelar pertemuan bersama Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat, di Istana Keuskupan Ruteng, kabupaten Manggarai, Sabtu (12/4/2025).
Saat ini kata Melki, pemerintah sedang berupaya mencari solusi terkait polemik pembangunan proyek Geothermal di wilayah NTT, nantinya melibatkan berbagai pihak baik pro maupun kontra.
Pada prinsipnya terang Gubernur NTT, yang tengah berproses rencana pembangunan Geothermal saat ini tetap dilanjutkan dan yang belum maksimal butuh pembenahan.
“Prinsip kami (Pemerintah) yang sudah bagus tetap dilanjutkan, yang kurang bagus kita perbaiki sampai jadi betul-betul bagus,” tegasnya.
Untuk itu kata Melki, pentingnya melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat yang pro maupun kontra pembangunan proyek geothermal agar mendiskusikan hal ini dengan baik.
Baca Juga: Flores Lumbung Energi Bersih Saatnya Mandiri Secara Energi
“Jangan ada lagi demo-demo, ya. Pemerintah dan semua pihak sedang berupaya mencari solusi terbaik,” tegas Gubernur NTT.
Menurut dia, untuk menyelesaikan polemik ini yang dibutuhkan adalah solusi dan berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum.
Pihaknya juga mengaku memiliki pengalaman yang serupa selama lima tahun bersama menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, terkait polemik pertambangan Freeport dan semuanya beres
“Semua isu tambang pasti model begini, dulu soal freeport saja kami bisa beresin, masa geothermal tidak,” ucapnya.
Senada dengan Gubernur Melki, Uskup Ruteng, Mgr. Siprianus Hormat menyatakan berbagai program pembangunan pemerintah pasti bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Walaupun dalam prosesnya kata Uskup Sipri Hormat, terdapat dinamika namun yang dibutuhkan adalah ruang dialog yang melibatkan berbagai pihak.
Uskup Sipri juga menyatakan bahwa keterlibatan tokoh agama dalam memberikan masukan kritis dan konstruktif terhadap kebijakan pemerintah sangatlah penting.
Kritik yang dimaksudnya kata dia, bukan untuk memecah belah, melainkan bagian dari usaha bersama untuk membangun masyarakat secara umum.
“Kami senang karena Bapak Gubernur datang menyampaikan berbagai program pembangunan. Sebagai tokoh agama, kami tentu akan memberikan pandangan-pandangan moral dan etis, agar proses pembangunan tidak mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan,” tuturnya.
Hal serupa juga pernah disampaikan Uskup Sipri saat mengahdiri kegiatan Tahunan Pastoral Ekologi Pastoral, di Gereja Paroki Imakulata Wae Kajong, Reok Barat, pada 2024 lalu.
Disebutkan Uskup Sipri, perlu diingat bahwa Gereja itu merupakan bagian dari negara. Gereja kata dia hanya memberikan pilar-pilar dan memposisikan nilai-nilai, “Nilai itu adalah nilai, bukan karena kepentingan dan transaksional”.
“Ingat, gereja itu bagian dari negara. Apa yang menjadi kebijakan negara dalam arti tententu kalau itu menyimpang dari kepentingan masyarakat kita di depan tetapi sepantas bagaimana menegakkan dan memposisikan nilai-nilai,” terang Uskup Sipri Hormat, kepada Swara Net.
