Jakarta, AntarNews – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno berkomitmen mengawal kebijakan dan legislasi strategis di sektor energi, khususnya percepatan transisi energi nasional.
Eddy mengatakan dirinya terlibat aktif dalam sejumlah inisiatif kebijakan dan legislasi di bidang energi.
“Tujuannya adalah bagaimana kita akan mampu mengawal proses transisi energi yang saat ini perlu kita laksanakan dengan cepat,” kata Eddy Soeparno, dikutip AntarNews, Senin (29/12/2025).
Menurutnya, Indonesia saat ini menghadapi paradoks energi. Di satu sisi, Indonesia memiliki sumber daya energi yang sangat besar, baik energi fosil maupun terbarukan. Namun di sisi lain, kebutuhan energi nasional masih bergantung pada impor.
“Indonesia memiliki sumber energi yang sangat besar, baik fosil maupun terbarukan. Namun, pada saat yang sama, kebutuhan energi kita masih bergantung pada impor,” kata Eddy.
Menurutnya, paradoks tersebut dapat diatasi melalui percepatan transisi energi dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber energi domestik. Dia menilai langkah tersebut dapat mengurangi ketergantungan impor sekaligus mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
“Kami ingin memastikan ada keselarasan di antara para pihak, termasuk menghadirkan investor yang berkualitas dan mempercepat proses investasi agar berjalan dengan baik,” ujarnya.
Selain itu, Eddy mengatakan investasi di sektor energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja hijau atau green jobs, mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), serta melahirkan sumber pertumbuhan ekonomi baru berbasis ekonomi rendah karbon.
Dia mendorong sosialisasi mengenai krisis lingkungan, energi terbarukan, dan transisi energi perlu terus dilakukan.
“Transisi energi bukan hanya soal energi, tetapi juga tentang masa depan ekonomi, lingkungan hidup, dan keberlanjutan pembangunan nasional,” kata Eddy.
Lebih lanjut, Eddy menyoroti sistem rantai birokrasi yang menghambat investasi. Menurutnya, banyak investor global ingin berinvestasi dalam energi terbarukan lantaran adanya aspek keberlanjutan.
“Saya yakin mereka akan masuk memilih Indonesia sebagai salah satu sarana investasi yang terbaik bagi mereka,” tuturnya.
Transisi Energi sebagai Solusi Mengurangi Impor
Belum lama ini, Eddy menegaskan bahwa untuk mengatasi paradoks energi tersebut, Indonesia harus mengoptimalkan pemanfaatan sumber energi terbarukan.
Upaya transisi energi ini dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan menekan beban devisa negara.
“Dengan mengoptimalkan energi terbarukan, kita bisa mengurangi impor, menghemat devisa, dan menghasilkan energi yang bersih dan hijau,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan komitmennya dalam berbagai forum untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan. Komitmen tersebut diturunkan dalam bentuk kebijakan, strategi, dan program yang telah masuk dalam dokumen Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Meski demikian, Eddy mengingatkan bahwa transisi energi tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah rendahnya capacity factor pembangkit tenaga surya yang hanya sekitar 25–30 persen karena tidak berproduksi pada malam hari atau ketika sinar matahari terhalang awan. Penggunaan baterai skala besar juga dinilai masih sangat mahal jika digandengkan dengan PLTS.
Eddy menambahkan, percepatan transisi energi sangat penting untuk menekan emisi karbon, terutama dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan diesel yang saat ini masih mendominasi sekitar 60 persen pembangkitan nasional.
Eddy menekankan bahwa transisi energi bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan mendesak untuk menghadapi krisis iklim.
“Perubahan sistem energi dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan masa depan ekonomi Indonesia,” tuturnya.
