Jakarta, AntarNews.net- Menuju HPN 2026, Bupati Manggarai Masuk Final Anugerah Kebudayaan PWI PusPrestasi membanggakan kembali ditorehkan Kabupaten Manggarai. Bupati Manggarai, Heribertus Geradus Laju Nabit, resmi masuk 10 besar finalis Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Tahun 2026.
Pengumuman tersebut disampaikan PWI Pusat bertepatan dengan perayaan malam Tahun Baru 2026.
Selain Bupati Manggarai, sebanyak 10 bupati dan wali kota dari berbagai provinsi di Indonesia juga menerima “kado awal tahun” dari PWI Pusat.
Kado tersebut berupa pengumuman babak presentasi, yang merupakan tahapan akhir dari rangkaian seleksi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026.
Direktur Anugerah Seni dan Kebudayaan PWI Pusat, Yusuf Susilo Hartono, menjelaskan bahwa penghargaan ini akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang dijadwalkan berlangsung di Provinsi Banten, 9 Februari 2026.
“Kesepuluh kepala daerah tersebut dipilih oleh Dewan Juri setelah melalui penilaian mendalam terhadap proposal beserta seluruh lampirannya yang sangat lengkap, mulai dari video, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), peraturan daerah, tautan pemberitaan, hingga dokumentasi foto. Total berkas yang dinilai bisa mencapai puluhan bahkan ratusan halaman,” ujar Yusuf.
Ia menambahkan, untuk mendalami kebenaran, substansi, serta dampak dari proposal yang diajukan, masing-masing bupati dan wali kota diundang untuk melakukan presentasi langsung di PWI Pusat.
Dewan Juri Anugerah Kebudayaan PWI–HPN 2026 berjumlah lima orang, terdiri dari unsur internal dan eksternal PWI Pusat. Mereka adalah Dr. Nungki Kusumastuti (dosen IKJ, penari, dan artis film), Agus Dermawan T (pengamat dan penulis seni budaya, penerima Anugerah Kebudayaan RI), Sudjiwo Tejo (seniman, budayawan, mantan wartawan, anggota Tim Pakar PWI Pusat), Akhmad Munir (Direktur Utama LKBN Antara sekaligus Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030), serta Yusuf Susilo Hartono (wartawan senior, pelukis, dan penyair).
Sepuluh kepala daerah yang lolos ke babak final terdiri atas tiga wali kota, yakni Wahyu Hidayat (Wali Kota Malang, Jawa Timur), Andi Harun (Wali Kota Samarinda, Kalimantan Timur), dan Mohan Roliskan (Wali Kota Mataram, NTB).
Sementara itu, tujuh bupati yang masuk final adalah Harmartoni Ahadis (Bupati Lampung Utara), Agus Setiawan (Bupati Temanggung), Heribertus Geradus Laju Nabit (Bupati Manggarai), Arief Rohman (Bupati Blora), Maya Hasmita (Bupati Labuhanbatu), Hermus Indou (Bupati Manokwari), serta John Kenedy (Bupati Padang Pariaman).
Yusuf menjelaskan, presentasi final akan berlangsung selama dua hari, yakni 8–9 Januari 2026. Hari pertama diawali dengan kegiatan silaturahmi para bupati dan wali kota bersama pengurus PWI Pusat dan tokoh pers nasional, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut presentasi serta sesi foto bersama untuk kepentingan buku acara.
Pada hari kedua, para finalis akan memaparkan materi presentasi sesuai nomor urut yang telah ditetapkan.
“Dalam sesi presentasi, Dewan Juri akan mendalami topik yang diajukan. Aspek penilaian meliputi penguasaan materi, gaya dan teknik presentasi, serta pemanfaatan sarana atau alat peraga pendukung,” jelas Yusuf.
Para bupati dan wali kota diperkenankan membawa rombongan yang terdiri atas kepala dinas terkait, tokoh masyarakat, serta pengurus PWI provinsi maupun kabupaten/kota. Namun demikian, rombongan tersebut tidak diperkenankan memberikan penjelasan atau membantu presentasi.
“Mereka hanya berperan sebagai saksi,” tegas Yusuf.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026 mengusung tema “Pemajuan Kebudayaan Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan, Berbasis Media dan Pers.”
Dari tiga subtema yang ditawarkan, mayoritas kepala daerah memilih subtema “Penguatan Keragaman Ekspresi Budaya dan Interaksi Budaya Inklusif.”
Penilaian Anugerah Kebudayaan PWI Pusat dikaitkan dengan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
“Dewan Juri menaruh perhatian pada inovasi yang dilakukan kepala daerah serta sejauh mana dampaknya bagi masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global,” tandas Yusuf.
Lebih lanjut dijelaskan, Anugerah Kebudayaan PWI Pusat telah diselenggarakan secara konsisten sejak HPN 2016 di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Dari sekitar 50 bupati dan wali kota yang pernah menerima penghargaan ini, sejumlah nama kemudian menempati posisi strategis di tingkat nasional, seperti Dedi Mulyadi (kini Gubernur Jawa Barat), Abdullah Azwar Anas (mantan Menteri PANRB), serta Eri Cahyadi (Wali Kota Surabaya).
Namun demikian, PWI Pusat juga menegaskan bahwa terdapat penerima penghargaan yang kemudian dianulir karena tersangkut persoalan hukum.
Memasuki tahun ke-10 penyelenggaraan, PWI Pusat menambahkan kategori rintisan “Wartawan dan Komunitas.”
Kategori ini menitikberatkan pada kinerja jurnalistik dan aktivitas seni budaya yang digeluti minimal selama 10 tahun serta memiliki dampak nasional hingga internasional.
Untuk kategori tersebut, Dewan Juri menetapkan tiga wartawan senior sebagai penerima penghargaan, yakni Rahmi Hidayati (Tangerang Selatan), mantan wartawan Bisnis Indonesia yang kini aktif sebagai Ketua Perempuan Berkebaya Indonesia dan turut mendorong kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda UNESCO; Seno Joko Suyono (Jakarta/Bekasi), mantan wartawan Tempo dan penggerak komunitas Borobudur Writers and Cultural Festival (BWCF); serta Henri Nurcahyo (Surabaya), penggerak komunitas Panji dengan jejaring Asia dan internasional yang turut memperjuangkan Panji sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO.***
