Surabaya, AntarNews.com- Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memperkuat perekonomian nasional.
Hal tersebut disampaikan Menko AHY saat menghadiri Sosialisasi Kredit Program Perumahan (KPP) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (16/10/2025).
Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi antar-kementerian, pemerintah daerah, dan sektor swasta untuk memastikan program perumahan berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Harapannya kebijakan atau program tadi benar-benar bisa menjawab berbagai tantangan dan permasalahan di sektor perumahan saat ini dan ke depan,” ujar AHY, dikutip dari akun resmi @KemenkoInfrastruktur.
Menurut AHY, pemerintah menargetkan pembangunan 3 juta unit rumah sebagai solusi untuk mengatasi kekurangan hunian (backlog) nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.
“Selain mengatasi kekurangan perumahan dan ketidaklayakan kondisi rumah rakyat, kita juga ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi perputaran ekonomi di berbagai daerah, kota, desa, termasuk wilayah pesisir,” jelasnya.
Ia menambahkan, sektor perumahan memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian karena setiap rumah yang dibangun turut menghidupkan berbagai sektor industri dan membuka lapangan pekerjaan baru.
“Setiap rumah yang dibangun menggerakkan industri. Setiap industri yang bergerak membuka peluang kerja. Setiap lapangan pekerjaan baru menghadirkan daya beli, dan itu akan menggerakkan ekonomi, termasuk bagi para pelaku UMKM di seluruh daerah,” tutur AHY.
Menko AHY juga mengapresiasi langkah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus menghadirkan program inovatif dan pro-rakyat seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.
Hingga September 2025, realisasi program FLPP telah mencapai 194 ribu unit rumah dari target 350 ribu unit.
Pencapaian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam memberikan akses hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, keluarga muda, dan pekerja informal.
“Ini menunjukkan bahwa pemerintah berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk keluarga muda dan para pekerja informal,” ungkap AHY.
Selain memperkuat sisi permintaan, pemerintah juga mendorong pertumbuhan sektor suplai agar para pengembang dan kontraktor memiliki kesempatan yang berkeadilan.
“Pemerintah tidak hanya melihat pengembang besar yang sudah kuat selama ini, tetapi juga memperhatikan keseimbangan dan pemerataan di seluruh wilayah,” tegasnya.
AHY menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak boleh terpusat di kota besar saja, melainkan juga harus menjangkau daerah-daerah tertinggal agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.
Menko AHY juga menyoroti pentingnya penyelesaian masalah tata ruang dan lahan dalam mempercepat pembangunan perumahan.
Ia menyebut koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta pemerintah daerah, sebagai langkah penting dalam memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.
“Kita harus duduk bersama dengan Kementerian ATR/BPN, termasuk pemerintah daerah, karena bicara tata ruang harus menjadi panglima dalam pembangunan ke depan,” ujar AHY.
Menutup sambutannya, AHY mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan pemerataan pembangunan perumahan di seluruh Indonesia.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap warga, baik di kota maupun di desa, memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati rumah layak huni. Kolaborasi adalah kunci agar target 3 juta rumah bisa tercapai,” pungkasnya.***
