Manggarai, AntarNews.net- Menjelang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM).
Kegiatan ini berlangsung Podium Natas Labar–Motang Rua, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Senin, 22/12/2025.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi TPID yang dilaksanakan pada Jumat, 19 Desember 2025, guna menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok.
GPM menyediakan berbagai komoditas strategis, termasuk beras, gula pasir, minyak goreng, telur, bawang merah, bawang putih, dan kebutuhan pokok lainnya dengan harga lebih terjangkau dibanding harga pasar.
Langkah ini menjadi strategi pemerintah daerah dalam mengantisipasi potensi lonjakan harga bahan pokok menjelang perayaan Nataru.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Manggarai, Petrus C. Masangkat, menegaskan bahwa kegiatan ini adalah bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat.
“Gerakan Pangan Murah ini adalah tindak lanjut langsung dari hasil Rapat Koordinasi TPID. Pemerintah daerah ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau, terutama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru,” ujar Petrus C. Masangkat.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus berkoordinasi dengan OPD terkait, Bulog, dan distributor pangan lokal untuk menjaga pasokan pangan tetap aman serta menekan potensi inflasi di daerah.
Pelaksanaan GPM melibatkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, serta didukung oleh Bulog dan distributor lokal. Sinergi lintas sektor ini diharapkan memperkuat pengendalian inflasi di Kabupaten Manggarai.
Kegiatan GPM di Podium Natas Labar–Motang Rua mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh bahan pangan berkualitas dengan harga stabil dan lebih terjangkau.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan menambahkan, TPID Manggarai berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa secara berkala sebagai bagian dari strategi berkelanjutan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, ketersediaan pangan, dan daya beli masyarakat menjelang Nataru.***
