KUPANG, AntarNews – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena, membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyampaian Laporan Pelaksanaan Uji Petik Satuan Tugas (Satgas) penyelesaian masalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Pulau Flores dan Lembata, berlangsung di Hotel Harper Kota Kupang, pada Jumat, (4/7/2025).
Diketahui Rakor ini digelar secara daring dihadiri oleh Wakil Gubernur NTT, Pak Johni Asadoma, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM RI, Prof. Dr. Eng. Eniya Listiyani Dewi, Direktur Panas Bumi DitJen EBTKE, Gigih Udi Atmo, bupati Manggarai Herybertus Nabit serta perwakilan Forkopimda NTT dan kepala daerah.
Gubernur Melki menyebutkan pihaknya mengapresiasi hasil kerja tim Satgas penyelesaian masalah 6 (enam) PLTP di Pulau Flores dan Lembata yang melibatkan para akademisi di sejumlah lokasi rencana pembangunan pembangkit listrik.
“Kami bersyukur bisa mendengarkan langsung hasil uji petik dari tim akademisi yang telah bekerja di lapangan menilai kondisi riil pengembangan enam PLTP di Pulau Flores dan Lembata, termasuk PLTP yang sudah berjalan seperti di Sokoria dan Ulumbu, maupun proyek yang masih dalam proses seperti di Mataloko (Ngada) dan Wae Sano (Manggarai Barat),” jelas Gubernur Melki.
Disebutkannya saat Rakor, Geothermal ini harus menjadi rahmat, bukan mimpi buruk, “Kita tidak ingin pembangunan PLTP justru menyisakan ketidakadilan, merusak lingkungan, atau meninggalkan masyarakat sekitar dalam kesulitan”.
Laporan Satgas yang terdiri dari para akademisi hari ini, kata Gubernur Melki, sangat penting sebagai refleksi atas kenyataan di lapangan, termasuk menyuarakan keresahan masyarakat yang selama ini mungkin terabaikan.
“Kami ingin semua yang terlibat pemerintah, perusahaan, akademisi, masyarakat duduk bersama, mendengar apa adanya, dan menyelesaikan ini secara transparan. Yang sudah bagus, kita lanjutkan. Yang bermasalah, kita perbaiki,” ucap Gubernur NTT.
Ia juga meminta ada mekanisme bagi hasil yang adil, keterbukaan informasi dan keberpihakan nyata terhadap masyarakat di sekitar lokasi PLTP.
“Jangan sampai ada PLTP di satu daerah, tapi listrik masih susah, air susah, stunting tinggi, jalan rusak. Ini tidak masuk akal. Pemerintah harus hadir menyelesaikan, bukan menambah masalah,” tegasnya.
Gubernur Melki berharap, jika semua pihak berjalan dengan hati dan pikiran yang terbuka, Flores bukan hanya dikenal karena panas buminya, tetapi juga karena keadilannya.
“Kita ingin Flores dan seluruh NTT maju bersama, bukan sebagian. Mari kita jadikan panas bumi ini bukan lagi sumber konflik, tapi sumber berkat,” tutupnya.
