Oleh: Marsel Nagus Ahang, S.H, Direktur Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) NTT.
Pemerintah Pusat melalui PT. PLN (Persero) terus konsisten melakukan transisi energi melalui pengembangan dan penambahan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) di tanah air, termasuk di wilayah kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur.
Konsisten PLN untuk terus mendukung pemerintah melakukan transisi energi dalam rangka memitigasi perubahan iklim global, dan hal tersebut didukung penuh presiden Prabowo Subianto, saat penyampaian pidato pertamanya usai Pengucapan Sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD, Jakarta, pada Minggu, 20 Oktober 2024.
Prabowo menyatakan komitmen Indonesia menuju swasembada energi sebagai langkah utama guna menghadapi tantangan global yang makin kompleks.
Prabowo juga dalam pidatonya mengingatkan bahwa ketergantungan pada sumber energi luar negeri menjadi ancaman serius di tengah ketegangan geopolitik global.
“Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” mengutip pidato perdana Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menuturkan saat ini Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah.
“Kita juga punya energi bawah tanah, geothermal yang cukup. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” penegasan Prabowo komit dukung kemandirian energi di Indonesia
Wujudkan Flores Sebagai Pulau 100 Persen Energi Hijau
Sebagai upaya untuk mendukung percepatan pengembangan panas bumi di Pulau Flores, pemerintah pusat tengah fokus melakukan pembangunan sumber kelistrikan dari energi panas bumi (Geothermal) di kepulauan Flores
Dengan pemanfaatan atau penggunaan energi panas bumi secara menyeluruh di kepulauan Flores, NTT, yang pasti akan berdampak positif terhadap kemandirian energi, seperti yang dicanangkan oleh presiden Prabowo. Bahkan, bisa mendorong pengurangan pemakaian bahan bakar minyak.
Di kepulauan Flores, pemerintah melalui PT. PLN tengah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga Panas bumi (PLTP) Atadei berkapasitas 10 megawatt (MW) di Kabupaten Lembata, pembangunan PLTP Mataloko dengan kapasitas 40 MW di Kabupaten Ngada dan pengembangan PLTP Ulumbu unit 5-6 Poco Leok yang berkapasitas 40 MW di kabupaten Manggarai.
Flores saatnya harus memanfaatkan potensi alamnya sendiri dari panas bumi, untuk keandalan kelistrikannya tanpa harus menggunakan bahan bakar fosil lagi.
Menteri ESDM, Ignasius Jonan pada tahun 2017 telah mengesahkan Keputusan Menteri ESDM nomor 2268 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi pada tanggal 19 Juni 2017.
Tujuan penetapan kepulauan Flores sebagai pulau panas bumi oleh kementerian ESDM karena wilayah pulau Flores memiliki potensi panas bumi yang cukup besar yaitu sekitar 902 MW yang tersebar di 17 lokasi.
Pulau Flores sebagai lumbungnya energi bersih (panas bumi) sejatinya mandiri secara energi yang bersumber dari potensi panas bumi bukan energi fosil.
Panas Bumi Ulumbu dan Sokoria Ende
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Ulumbu Manggarai mulai beroperasi sejak tahun 2011 dengan kapasitas 4 x 2,5 MW. Sementara PLTP Sokoria Ende telah beroperasi sejak Januari 2020 dengan kapasitas 8 MW.
Hingga saat ini system kelistrikan di Pulau Flores sudah terkoneksi dalam jaringan interkoneksi hingga Flores Barat (Labuan Bajo) yang bersumber dari panas bumi (Geothermal).
Bagi masyarakat Flores, pemanfaatan energi listrik dari sumber panas bumi bukan lagi barang baru karena secara keseluruhannya masyarakat Flores sejak lama menikmatinya.
Kalau sekarang mengatasnamakan LSM menolak, kalian dimana dari dulu dan ada apa ini?.
Negara sejatinya tak boleh kalah dengan tangan jahil (oknum) yang mengadu domba ditengah masyarakat saat ini.
