KUPANG, AntarNews – Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) bersama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar Konsultasi Publik Rancangan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mempertemukan para pemangku kepentingan terkait, forum konsultasi publik ini membahas proses permodelan RUED dan tinjauan terhadap Rancangan RUED Provinsi NTT.
Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE, Sahid Junaidi, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini merupakan bagian dari pelaksanaan kerja sama kedua negara melalui Program Menuju Transisi Energi Rendah Karbon Indonesia (MENTARI), khususnya Pilar Proyek Demonstasi dan Pilar Kolaborasi.
Dalam upaya mendukung perencanaan energi daerah yang berkelanjutan, MENTARI berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTT dan Institute for Essential Services Reform (IESR) menyusun dokumen RUED yang bersifat inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebelumnya telah dilaksanakan serangkaian lokakarya regional untuk mendukung penyusunan RUED Provinsi NTT dan berhasil mengumpulkan berbagai informasi penting untuk mengembangkan dokumen tersebut
“Forum ini dapat menjadi wadah bertukar pikiran antara para pemangku kepentingan terkait dengan masyarakat di bidang pengembangan energi bersih agar dokumen Rancangan RUED ini dapat disempurnakan. Kami berkomitmen akan terus mendorong Rancangan RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan umum untuk pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT,” tutur Sahid dalam acara Sharing Session dan Konsultasi Publik RUED Provinsi NTT pada Selasa (12/3).
Sahid mengapresiasi secara positif pencapaian Program MENTARI yang menjadi contoh nyata dari pembangunan energi terbarukan yang mendorong perekonomian masyarakat, yaitu PLTS di Mata Redi dan Mata Woga yang telah telah diserahterimakan asetnya kepada pemerintah desa pada tahun 2024 lalu. Ia juga memberikan memberikan penghargaan terhadap komitmen dan dukungan pemerintah daerah dalam mensukseskan program tersebut.
“Kementerian ESDM akan terus mengusahakan pembangunan energi yang andal dan berkelanjutan dengan memberikan fasilitas penuh untuk memenuhi kebutuhan energi daerah, khususnya dengan menyediakan akses energi yang merata dan layak untuk seluruh lapisan masyarakat. Kami berharap kolaborasi pusat dan daerah dapat semakin solid untuk menyediakan akses energi bersih bagi masyarakat di NTT,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pembangunan Internasional Inggris untuk Indonesia, Amanda McLoughin, menyampaikan kebanggaannya dimana program kemitraan MENTARI yang berlangsung selama satu tahun dengan pemerintah NTT telah menghasilkan dokumen RUED pertama Indonesia yang mengintegrasikan prinsip-prinsip gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI). Tonggak sejarah dalam kemitraan Indonesia-Inggris ini menunjukkan komitmen bersama untuk transisi energi yang adil, yang akan terus didukung oleh pemerintah Inggris melalui MENTARI.
Team Leader MENTARI, Julio Retana, mengungkapkan bahwa melalui program MENTARI, pihaknya ingin memastikan bahwa pembangunan rendah karbon di Indonesia bersifat inklusif dan adil. Salah satu pendekatan yang dipilih adalah pendekatan dengan setiap tingkatan pemangku kepentingan, dari tingkat nasional hingga regional, sehingga potensi ekonomi rendah karbon Indonesia yang signifikan dapat dimanfaatkan secara efektif.
Sementara Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya kolaborasi Pemerintah Daerah NTT dengan MENTARI untuk memanfaatkan potensi besar energi terbarukan yang dimiliki NTT. Pihaknya berkomitmen akan terus mendorong RUED menjadi peraturan daerah sebagai landasan umum untuk pembangunan energi yang lebih adil dan berlanjutan, serta dapat dimanfaatkan untuk seluruh masyarakat NTT.
“NTT masih perlu mengejar tingkat elektrifikasi dengan memanfaatkan potensi sumber energi terbarukan. Untuk itu, pemerintah daerah harus berkomitmen untuk mendorong transisi ke energi bersih dan rendah karbon melalui berbagai kolaborasi. Kami akan dorong pengesahan dokumen RUED ini sehingga dapat membantu Provinsi NTT dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan,” ujar Emanual Melkiades.
Untuk diketahui, dokumen RUED Provinsi NTT ini menjadi yang pertama di Indonesia yang dikembangkan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip GEDSI serta memperkenalkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang kuat. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa kebijakan energi tidak hanya melayani tujuan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga menegakkan keadilan dan inklusivitas bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain sosialisasi dan penyerahan dokumen RUED, forum konsultasi publik yang bertemakan “Membangun Swasembada Energi Bersih dari Desa, juga memperkenalkan berbagai produk pengetahuan yang dihasilkan, serta refleksi melalui video Gender Action Learning for Sustainability, dengan menghadirkan women champion dari Desa Mata Redi dan Mata Woga, Sumba Tengah.
