Manggarai, Antarnews.net – Demi meningkatkan pemahaman hukum dan mencegah penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (PPO) Kabupaten Manggarai menggelar kegiatan edukasi hukum bagi para kepala sekolah, Jumat (25/7/2025), di Aula GOR Dinas PPO Manggarai.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Negeri Manggarai dan Polres Manggarai. Plh. Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai, Ronald Kefi, serta anggota Satreskrim Polres Manggarai, Ipda Musthafa Isya, memberikan pemaparan penting mengenai aspek hukum dalam pengelolaan dana BOS.
Kepala Dinas PPO Manggarai, Wens Sedan, saat membuka kegiatan itu menegaskan bahwa dana BOS sepenuhnya dikelola oleh kepala sekolah sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menekankan pentingnya memahami regulasi, termasuk batasan dalam penggunaan dana untuk honor GTT sebagaimana tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 8 Tahun 2025.
“Jangan asal pakai. Dana BOS adalah uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan,” kata Kadis Wens.
Ronald Kefi menegaskan, kejaksaan tidak hanya hadir saat terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam upaya pencegahan. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah dari dana BOS memiliki jejak, dan kesalahan prosedural dapat berujung pidana.
“Kalau ragu, datanglah ke Kejaksaan. Kami siap memberikan klarifikasi sebelum keputusan diambil,” ujarnya.
Hal serupa disampaikan Ipda Musthafa Isya. Ia menyoroti lemahnya dokumentasi dan kurangnya pemahaman regulasi sebagai penyebab utama munculnya kasus hukum di sektor pendidikan.
“Banyak kepala sekolah berpikir kalau tidak ada niat jahat, maka aman. Padahal, niat baik saja tidak cukup jika prosedur diabaikan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan bahwa Polres Manggarai siap bersinergi dengan Dinas PPO dan Kejaksaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari penyimpangan anggaran.
Kegiatan ini disambut antusias oleh para kepala sekolah. Banyak yang mengapresiasi ruang dialog yang terbuka dan edukatif, serta berharap pendampingan seperti ini dilakukan secara berkelanjutan.
Dinas PPO Manggarai berharap kegiatan ini mampu mendorong seluruh satuan pendidikan untuk mengelola dana BOS secara profesional dan taat hukum demi kemajuan mutu pendidikan di daerah.**
