MANGGARAI, AntarNews.net- Bupati Manggarai, Herybertus Geradus Laju Nabit, menegaskan bahwa seluruh proses Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai telah dilaksanakan sesuai mekanisme, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Hery Nabit saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (13/02).
Ia memastikan bahwa seluruh tahapan administrasi dan verifikasi telah dilakukan secara prosedural oleh perangkat daerah terkait tanpa adanya intervensi atau unsur kesengajaan untuk meloloskan pihak tertentu.
“Semua sudah diproses melalui mekanisme yang sesuai. Tidak ada kesengajaan apa pun dalam tahapan yang dilakukan. Jika terdapat hal-hal di luar prosedur, tentu akan kita lihat dan nilai kembali secara objektif,” tegasnya.
Menanggapi dinamika yang berkembang di tengah masyarakat, Bupati Hery Nabit menjelaskan bahwa seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah memberikan keterangan resmi.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap membuka ruang klarifikasi apabila diperlukan pendalaman lebih lanjut guna memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
“Semua OPD sudah memberikan keterangan. Jika diperlukan, kita akan lakukan pendalaman kembali. Kita ingin semua pihak terbuka dan berani memberikan klarifikasi,” ujarnya.
Sementara terkait pernyataan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai yang menuding adanya “kejahatan besar” dalam proses PPPK Paruh Waktu, Bupati menilai tudingan tersebut terlalu tergesa-gesa dan belum didasarkan pada hasil pemeriksaan atau klarifikasi yang komprehensif.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap menghormati fungsi pengawasan DPRD.
Namun, menurutnya, setiap pernyataan publik sebaiknya didasarkan pada data, fakta, serta proses klarifikasi yang tuntas.
“Kami menghormati fungsi pengawasan DPRD. Namun menyebut adanya ‘kejahatan besar’ tanpa proses klarifikasi yang utuh adalah pernyataan yang tergesa-gesa. Semua tahapan telah berjalan sesuai mekanisme,” katanya.
Bupati Hery Nabit juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai menghormati setiap proses klarifikasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Apabila dalam proses tersebut ditemukan adanya pelanggaran atau indikasi kerugian negara, maka pemerintah daerah akan menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kalau proses klarifikasi sudah selesai dan ada temuan, tentu akan kita proses sesuai aturan. Kita menunggu hasilnya secara objektif dan profesional,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Manggarai berkomitmen menjaga integritas tata kelola kepegawaian serta memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpijak pada prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum.
Pemerintah juga mengajak semua pihak untuk mengedepankan data dan fakta serta menghindari opini yang prematur agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.
Sebagai bentuk keterbukaan informasi publik, pemerintah daerah telah menyiapkan dan mendistribusikan rilis resmi kepada media guna memastikan informasi yang beredar tetap akurat serta tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat.***
