MANGGARAI, AntarNews – Hujan yang mengguyur Kota Ruteng sejak pagi tidak menyurutkan langkah Bupati Manggarai Herybertus Nabit bersama Wakil bupati Fabianus Abu, ketua DPRD Manggarai Paulus Peos didampingi Kapolres Manggarai AKBP Hendri Syaputra, S.I.K., untuk menemui puluhan massa aksi gabungan dari Aliansi Cipayung Manggarai (PMKRI Cabang Ruteng dan GMNI Cabang Manggarai), berlangsung di depan Kantor DPRD Manggarai, pada Senin (08/09/2025).
Dalam orasinya, ketua GMNI Manggarai dan ketua PMKRI Ruteng, mendesak bupati serta seluruh anggota DPRD Manggarai, agar temui massa aksi ikut basah-basahan sembari mendengarkan berbagai tuntutan dari Aliansi Cipayung Manggarai.
Aliansi Cipayung Manggarai menyampaikan sejumlah tuntutan yang mencakup isu nasional maupun lokal, di antaranya:
- Mendesak pemerintah mendukung pengesahan UU Perampasan Aset.
- Menolak keberadaan TPA Ncolang di Desa Poco, Kecamatan Wae Ri’i, yang dinilai mencemari lingkungan serta mengganggu kenyamanan masyarakat.
- Menyediakan lahan parkir layak di dalam Kota Ruteng sekaligus mengevaluasi kinerja Dinas Perhubungan Manggarai.
- Melakukan pemberdayaan petani lokal untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Mendesak Pemda dan DPRD segera menyusun Perda Perlindungan Ketenagakerjaan.
- Mengatasi masalah kelangkaan pupuk di Manggarai.
Menanggapi hal tersebut, bupati Manggarai, Herybertus Nabit, menegaskan pihaknya akan mengevaluasi dinas lingkungan hidup Manggarai.
Pengelolaan sampah yang berlangsung di TPA Ncolang, jelasnya merupakan masyarakat yang ada disekitar TPA Ncolang dan sebagiannya datang dari luar.
Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ncolang, sebutnya belum optimal, “untuk pengelolaannya tahun ini sedang dibicarakan bersama DPRD Manggarai”.
Penyediaan lahan parkir, saat ini lanjutnya, pemda tengah melakukan penyediaan lahan parkir dalam kota yang dimiliki Rumah Tahanan (Rutan) Ruteng untuk dijadikan tempat parkir.
Terkait pemberdayaan petani lokal, saat ini sebutnya tengah dikerjakan oleh kelompok-kelompok wanita tani untuk mendukung program MBG di wilayah Kota (Langke Rembong).
Untuk Perda Perlindungan terhadap Ketenagakerjaan, dihadapan massa aksi bupati Hery Nabit, menyebutkan akan berkordinasi dengan DPRD “apakah itu nanti Perda inisiatif oleh Pemerintah atau DPRD”.
Bupati Hery Nabit juga menjawab tuntutan massa aksi, terkait kelangkaan pupuk, menurutnya proses distribusi pupuk setiap tahun selalu berbeda -beda, hal ini menjadi kendala.
“Tahun sebelumnya melalui distributor setiap kampung-kampung dan menggunakan Kartu Tani dan tidak berjalan dengan baik dan tahun ini menggunakan metode lain lagi itu tergantung pemerintah pusat,” ucap bupati Hery Nabit.
Sedangkan terkait UU Perampasan Aset, bupati Hery Nabit menyebutkan akan mengusulkan hal ini ke DPR RI pusat di Jakarta.
Dalam dialog singkat dengan perwakilan massa, bupati Manggarai Herybertus Nabit menekankan sikap terbuka terhadap kritik serta komitmen kuat untuk mendengar dan menindaklanjuti aspirasi Aliansi Cipayung Manggarai.
